Demi Perbaikan Industri Perikanan, Menteri Edhy Tampung Masukan Kadin Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy menerima Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta 20-an anggota Kadin Indonesia lainnya, untuk menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan di masa datang.

Menteri Edhy mengaku menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.

Baca juga : Rayakan Hari Oeang, PNS Kemenkeu Kenakan Pakaian Adat

“Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, terutama para nelayan. Termasuk, asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Masalah yang mereka hadapi, akan kita carikan jalan keluarnya,” tutur Menteri Edhy.

Setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.

“Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan,” lanjut Menteri Edhy.

Baca juga : Genjot Investasi Perikanan, RI Gandeng Maroko

“Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal, izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Aduan seperti ini juga harus kita sikapi dengan baik,” tutur Menteri Edhy, memberi contoh.

Dalam beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Menteri Edhy menegaskan, dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, KKP akan selalu melibatkan nelayan. Baik itu perorangan maupun asosiasi.

Baca juga : Menhub Kebut Proyek Transportasi Indonesia Timur

“Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Pak Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi, saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.

“Masukan yang diterima Pak Menteri, akan dievaluasi. Stakeholder lain, juga akan dipanggil. Sehingga, bisa menghasilkan keputusan yang win-win solution,” ujar Yugi. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.