Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengajukan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. Plt Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz menyatakan, Perpusnas mengajukan tambahan sekitar Rp 375 miliar untuk peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat.
“Penambahan anggaran ini akan kami alokasikan untuk 18 kebutuhan, dan salah satu yang cukup besar yakni Rp 189 miliar akan kami gunakan untuk program penguatan perpustakaan desa. Kami sediakan bukunya dan juga pelatihan bagi tenaga pengelola perpustakaannya,” ungka Amin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Perpusnas dan Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Sebelumnya, pagu indikatif Perpusnas tahun anggaran 2025 sebesar Rp 721.684.484.000. Amin menjelaskan, pada tahun 2024 Perpusnas mencetak 10 juta eksemplar buku untuk disalurkan ke 10.000 desa yang masing-masing mendapatkan 1.000 buku. Melalui program ini, Perpusnas berusaha mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat melalui perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan pojok baca di desa-desa.
Baca juga : Sukses Menambah Pelanggan, Kunci Membaiknya Kinerja PLN 2023
Lebih lanjut, Amin mengatakan, untuk menjangkau cakupan yang lebih luas, tambahan anggaran diperlukan pada tahun-tahun selanjutnya. “Tahun depan kami berharap dapat lebih banyak jumlahnya mengingat ada lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan saat ini. Apabila hanya 10.000 eksemplar per tahun akan membutuhkan waktu hingga delapan tahun,” terangnya.
Dia menjelaskan, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang berhasil dihimpun Perpusnas berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR).
Amin menjelaskan, saat ini ada sekitar 512 ribu buku hasil SSKCKR yang dihimpun dari para penerbit, namun belum diolah untuk bisa dilayankan untuk masyarakat. Jumlah ini juga akan terus bertambah setiap tahunnya.
Baca juga : Kepercayaan, Bukan Tumbuhan Liar
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan dukungannya atas usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas. Namun, Komisi X DPR akan melakukan pendalaman terhadap usulan kegiatan dan program Perpusnas dalam rencana kinerja anggaran yang telah dibuat.
Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR. “Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa, jadi harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi X DRP Hetifah Sjaifudian menyoroti program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dia meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi kondisi perpustakaan sekolah yang masih sangat kurang di berbagai daerah.
Baca juga : Utamakan Pelanggan,CSI Antam Naik Di Tahun 2023
“Begitu juga dengan pengadaan koleksi bahan perpustakaan perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Meski begitu, menurutnya, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR meminta Perpusnas agar memberikan penjelasan dan data lebih rinci untuk disampaikan dalam RDP mendatang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
