Dipastikan Menko Polhukam, PDN Bisa Dipake Bulan Ini

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Data Nasional (PDN) yang sebelumnya diserang hacker hingga mengalami gangguan, kini berangsur pulih. Bulan ini, PDN sudah bisa dipake lagi.

Kabar baik ini dipastikan langsung oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat koordinasi yang digelar tertutup, di Ruang Bima Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Rapat itu dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah. Panglima TNI diwakilkan Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan dan Dansatsiber Brigjen Ari Yulianto. Sedangkan Kapolri diwakili Dirsiber Himawan Bayu Aji.

Usai rapat, Hadi bersama pejabat lainnya, memberikan keterangan pers. Kata dia, rapat koordinasi ini menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi terkait serangan hacker ke PDN yang membuat 210 instansi pemerintah terdampak, dan layanan publik berbasis digital terganggu.

"Perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024," kata Hadi.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, sudah menerima informasi dari pihak terkait terkait bobolnya data PDN. Tepatnya PDN sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya.

Ia memastikan, layanan yang menggunakan PDNS 2 bisa digunakan bulan ini, di-backup cold site yang ada di Batam. Server ini ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis.

Baca juga : September, 1.700 ASN Pindah Ke IKN

Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan perlindungan data yang berlapis dari di PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh BSSN.

"Sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut, kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan," urai Hadi.

Data yang bersifat statistik dari setiap instansi, kata dia, bisa dicadangkan di cloud sehingga data di PDN tidak penuh.

Dengan pengerahan hot site sebagai penyedia cadangan data, Hadi yakin seluruh situs kementerian ataupun lembaga yang datanya di PDNS 2 bisa kembali beroperasi.

Bagaimana kondisi layanan di kementerian? Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, serangan terhadap PDN tak berdampak terhadap operasional kementeriannya."Karena kami menggunakan sistem berbeda," ungkap Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin, (1/7/2024).

Kemenparekraf memiliki sistem yang berbeda, dan diklaim memiliki ketahanan sistem yang lebih aman. Hal ini dibuktikan dengan torehan penghargaan "Digital Government Award" dengan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2023 tertinggi untuk kategori kementerian.

Kata Sandi, dampak serangan tersebut belum terlihat terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Tercatat, jumlah kunjungan wisman terus meningkat.

Baca juga : Pencairan KIPK, Sesuai Jadwal

"Karena kami berharap tidak akan ada narasi negatif," harap Sandi.

Kementerian Investasi juga memastikan layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) tetap aman untuk melayani pelaku usaha.

Staf Khusus Kementerian Investasi Tina Talisa mengaku, telah melakukan evaluasi berkala atas layanan-layanan publik di bawah naungan Kementerian Investasi, seperti sistem OSS maupun Contact Center.

Tina menegaskan, layanan-layanan di Kementerian Investasi tetap terjaga, khususnya OSS yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha. "Namun, kami terus waspada memantau apabila ada gangguan terhadap sistem yang berjalan," tuturnya.

Sementara di level provinsi juga aman. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan jajarannya untuk memeriksa keamanan data-data milik Pemprov DKI. Heru juga akan membahas persoalan keamanan data pemerintah daerah di Jakarta dengan lembaga lain seperti Badan Pertanahan Negara (BPN), Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan dinas Dukcapil daerah penyangga.

"Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabotabek plus Pak Dirjen membahas seperti ini ya. Mudah-mudahan aman," ucap Heru.

Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin langsung memperketat pengamanan data provinsi. Kata Bey, Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar tengah bekerja keras mengamankan data milik Pemprov Jabar.

Baca juga : Jakarta Darurat Judol Transaksi Tembus 2,3 T

"Kami update terus, ya. Dipantau terus ya. Harus monitoring seperti itu. Seperti data PPDB Jabar, aman," kata Bey di Gedung Sate, Senin (1/7/2024).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah mengatakan, pihaknya terus menjaga agar penyimpanan berbagai data milik Pemprov Jabar tetap aman. Pihaknya mengintensifkan kinerja computer security incident response team.

"Kami terus setiap jam, bahkan hari libur pun terus menjaga keamanannya," tegasnya.

Ika mengatakan, ada security operation room. Fungsinya untuk melihat semua aplikasi yang disimpan di data center.  Karena yang namanya yang terhubung ke internet itu nggak ada yang aman," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.