Kembangkan Mobil Listrik, Pemerintah Siapkan Insentif

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur, dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpres-nya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (15/1).

Airlangga menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik adalah salah satu komitmen pemerintah, dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030, sekaligus menjaga ketahanan energi. Khususnya, di sektor transportasi darat.

“Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan. Juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” tuturnya.  

Baca juga : Fisik Pemain Persija Makin Oke

Airlangga menuturkan, Presiden Jokowi berharap, kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mengurangi ketergantungan impor BBM. “Ini berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp 798 triliun,” imbuhnya.  

Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun peta jalan pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya, memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Termasuk di dalamnya, kendaraan listrik.  

"Targetnya, pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400.000 unit, dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ungkap Airlangga.  Di samping itu, pada tahun 2025, juga dibidik sebanyak 2 juta unit untuk populasi motor listrik. Hal ini sejalan dengan implementasi program prioritas Making Indonesia 4.0.

“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap. Sehingga, kita bisa melompat menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik, yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” tutur Airlangga.

Baca juga : AP II Terus Kembangkan Millenial Travel Experience

Dijelaskan, penyusunan Perpres sebagai payung hukum, kini sedang diformulasikan. Terutama, mengenai persyaratan yang akan menggunakan fasilitas insentif. Dalam implementasinya nanti, pada tahap awal, akan diberlakukan bea masuk nol persen dan penurunan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik.  

Airlangga juga menilai, salah satu kunci pengembangan kendaraan listrik, ada pada teknologi baterai. “Indonesia punya sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti dari nikel laterit yang merupakan material energi baru,” ujarnya.  

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menyampaikan, industri kecil dan menengah (IKM) berpeluang memproduksi komponen kendaraan listrik. “Kami terus dorong IKM komponen otomotif, agar menguasai suku cadang untuk kendaraan listrik,” ungkapnya.  

Ngakan mengatakan, IKM komponen kendaraan konvensional akan berdampingan dengan IKM komponen kendaraan listrik, pada masa transisi. Situasi itu bisa dijadikan peluang untuk IKM kendaraan konvensional, bersiap memproduksi suku cadang kendaraan listrik.

Baca juga : Konvoi Persija, Lalu Lintas Dialihkan

“Memang, jumlah komponen pada kendaraan listrik lebih sedikit. Tapi nanti, akan sama-sama hidup berdampingan. Ada masa transisi yang cukup lama. Tidak serta-merta tergantikan,” tutur Ngakan. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.