Rekonsiliasi Konflik Sosial di Pulau Haruku Selesai, Ini Pesan Moeldoko

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku, sehingga upaya intensif pemerintah, yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat adat, telah membuahkan hasil.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Maluku, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024) yang dipimpin langsung Moeldoko. Rapat diikuti sejumlah pihak terkait, antara lain Pj Gubernur Maluku, Pj Bupati Maluku Tengah, perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kemensos, Kemenko Polhukam, Kemdagri, Kementerian Pertanian, satuan TNI/Polri.

“Konflik sosial di Pulau Haruku saat ini sudah dinyatakan selesai. Kami sampaikan bahwa konflik ini bukan konflik agama namun konflik tapal batas. Sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, termasuk persoalan tanah yang sudah disepakati menjadi cagar budaya, mengenai batu keramat juga sudah dituntaskan dengan tokoh masyarakat setempat,” ungkap Moeldoko.

Baca juga : Aliansi Akademisi Minta Obral Guru Besar Distop, Ini Alasannya

Moeldoko melanjutkan, saat ini seluruh pengungsi Kariuw sudah dapat kembali ke Desa Kariuw tidak ada lagi yang harus mengungsi di Desa Aboru.

“Saya imbau untuk pengalaman buruk ini tidak terulang, masyarakat juga jangan mudah terprovokasi,” sambungnya.

Konflik sosial di Pulau Haruku Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari 2022. Konflik ini dipicu bentrokan antar warga desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula, dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.

Baca juga : Fase Keberangkatan Haji Sudah Selesai, PPIH Fokus Persiapan Armuzna

Selain menyebabkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, bentrokan ini juga berbuntut pada aksi pembakaran rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 Kepala Keluarga terpaksa harus mengungsi.

Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal penuh penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Selain melakukan serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, Kantor Staf Presiden juga melakukan verifikasi lapangan, dengan mengunjungi lokasi konflik, dan lokasi pengungsian di negeri Aboru.

Sebagai langkah selanjutnya, Panglima TNI 2013-2015 mengimbau kepada kementerian/lembaga terkait untuk membantu pemulihan, baik infrastruktur maupun yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Baca juga : Bamsoet: Waktu Bertanding Sudah Selesai, Kini Saatnya Bersanding

Untuk diketahui, masih ada 801 jiwa yang tidur di tenda sehingga dalam waktu singkat pihak PUPR akan menyelesaikan 207 unit rumah yang akan dibangun. Moeldoko turut mendorong kementerian/lembaga terkait untuk segera menyelesaikan skema bantuan bibit perkebunan dan hewan ternak bagi warga terdampak konflik.

“Situasi saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu sehingga diharapkan peran pemerintah daerah bisa lebih lead proses pemulihan,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.