LAN Sharing Keberhasilan Pemda Turunkan Prevalensi Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia dihadapkan pada tantangan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi.

Berdasarkan data tingkat prevalensi stunting di Tanah Air saat ini, masih berada di 21,6 persen. Artinya dari 5 orang anak terdapat 1 anak mengalami stunting.

Angka ini masih jauh dari target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni di angka 14 persen pada tahun 2024.

Permasalahan stunting ini menjadi salah satu tantangan dalam program reformasi birokrasi tematik yang tengah dicanangkan oleh pemerintah.

Karenanya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggagas Laboratorium Kebijakan RB berdampak yang berfokus pada optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting.

Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas Plt Kepala LAN, Muhammad Taufiq pada Dialog Strategis Percepatan Penanganan Stunting Melalui Optimalisasi Digital Administrasi Pemerintah di Aula Prof Agus Dwiyanto, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jumat (2/8/2024).

Baca juga : Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi Salah Satu Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Taufiq menyadari, permasalahan mendasar dalam optimalisasi digital di lingkungan Pemerintah adalah mindset para ASN yang masih konvensional dan belum beralih kepada digital mindset.

Ia menyadari, digital mindset menjadi syarat mutlak seorang ASN dalam menjalankan transformasi birokrasi dan manajemen ASN.

Pekerjaan birokrasi saat ini juga sudah beralih ke digital based dan struktur organisasi juga sudah mulai bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi dan kolaborasi.

Sehingga banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dalam menyelesaikan satu permasalahan yang sama.

"Karena itu, LAN menginisiasi gagasan laboratorium kebijakan RB tematik yang merupakan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan birokrasi berdampak yang mendasarkan pada 4 prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi serta program prioritas presiden termasuk penurunan angka stunting," tutur Taufiq dalam siaran pers yang diterima RM.id, Senin (5/8/2024).

Laboratorium kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, Jajap Target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir,  keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.

Baca juga : Dampak El Nino, Bapanas Siapkan Strategi Hindari Defisit Beras Di Januari Dan Februari

“Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat” harap Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Cilegon, H Helldy Agustian menyampaikan pengalaman dalam berpartisipasi dalam Laboratorium Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon.

Hal ini didasarkan pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), sejak tahun 2021 hingga 2024, Cilegon telah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang semula 2041 kasus menjadi 876 kasus.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari peran LAN dalam memfasilitasi kota Cilegon dalam kegiatan laboratorium RB dengan mengusung konsep BIJAK tersebut kami juga mendapatkan FGD dan aktualisasi dari Dinas Kesehatan kota Tangerang," ungkap Helldy.

Hal senada juga diungkapkan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tasikmalaya Asep Gunadi yang menyampaikan gambaran masalah gizi balita di Kabupaten Tasikmalaya. Trennya menurun, baik balita underweight, wasting maupun stunting.

Dia menyatakan, berdasarkan data prevalensi stunting di kabupaten Tasikmalaya masih mencapai 20,7 persen, sedangkan target pemerintah adalah 16 persen.

Baca juga : Ini Terobosan Reformasi Birokrasi KLHK & Prestasi yang Diraih

"Namun, melalui Laboratorium RB yang digagas LAN, kami terus mendorong setiap SKPD untuk melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting dengan target 16 persen di tahun 2025 mendatang," kata Asep.

Hadir pula kegiatan tersebut, Deputi Perumusan dan koordinasi kebijakan penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara.

Kemudian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hairul Dwi Sapta.

Juga, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Dwi Puspasari.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam Penghargaan atas Komitmen Berkolaborasi dalam rangka Strategi Percepatan Penanganan Stunting melalui Optimalisasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan kepada Pemerintah Kota Cilegon dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.