Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

BNPP Teken MoU

Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Libatkan BAIS

Rabu, 16 Januari 2019 12:25 WIB
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung keamanan Negara di Perbatasan Indonesia dilakukan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Badan Intelegen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) di Markas Komando (Mako) BAIS TNI, Kalibata, Selasa (15/1/2019). (Foto : BNPP).
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung keamanan Negara di Perbatasan Indonesia dilakukan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Badan Intelegen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) di Markas Komando (Mako) BAIS TNI, Kalibata, Selasa (15/1/2019). (Foto : BNPP).

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), melakukan kerja sama dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk memperkuat pengawasan dan memajukan wilayah perbatasan. Mereka juga sepakat untuk saling bertukar informasi agar pembangunan di wilayah perbatasan berjalan sesuai target.

Kabais Marsda TNI Kisenda Wiranata Kusuma mengatakan, kerja sama ini merupakan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak terutama bagi BNPP dalam optimalisasi keamanan dan pemberdayaan di wilayah perbatasan.

Permasalahan di wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut batas fisik wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, tetapi juga kesejahteraan sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Peluang kerja sama masih cukup terbuka lebar mengingat berbagai potensi besar yang dimiliki lembaga masing-masing. “BAIS TNI turut serta memajukan Perbatasan Indonesia dalam memberikan hubungan pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan wilayah perbatasan,” kata Kisenda saat Penandatangan Perjanjian Kerja sama (PKS) alias MoU di kantor BAIS TNI, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Neraca Keuangan Perusahaan Negara Dipastikan Aman

Sementara, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, kerja sama ini nantinya TNI tidak hanya berperang dengan mengangkat senjata, tapi berperang melawan kebodohan. “Sebelum diterjunkan, TNI nanti diberikan pelatihan oleh Dinas Pendidikan di daerah. Kami sangat memerlukan bantuan TNI,” ujarnya.

Sigit menuturkan hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam hal memfasilitasi masyarakat perbatasan sampai nantinya jumlah guru yang ditempatkan di perbatasan terpenuhi.

Dalam hal ini, pihaknya juga telah melakukan upaya kerja sama dengan perguruan tinggi setempat agar nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah perbatasan. “Perlakuan khusus untuk percepatan ini, misalnya untuk SD di wilayah kota itu biasanya satu kelas ada 30 orang, diperbatasan cukup 10. Untuk gurunya jika belum terenuhi sementara dipenuhi oleh TNI,” jelasnya.

Sigit juga berharap TNI bisa ikut mengembangkan potensi ekonomi di daerah perbatasan. Ia mengakui, bahwa TNI merupakan lembaga yang lengkap. Selain dilatih untuk berperang, TNI juga memiliki keahlian dibidang pertanian, pendidikan, membangun infrastruktur desa dan dalam bidang sosial lainnya.

Baca juga : AP I Dapat Suntikan Rp 5 T Dari 3 BUMN

Saat ini, kata Sigit, dalam bidang ekonomi telah ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di kawasan Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna, dan Saumlaki.

Selain itu, telah dilakukan pendampingan terkait potensi ekonomi lokal di setiap daerah perbatasan. Dirinya mencontohlan, pendampingan tersebut nantinya akan membuat para petani dapat meningkatkan produksi panen mereka dari yang awalnya 1 hektar lahan menghasilkan 1 ton menjadi 10 ton.

Ia mencontohkan, lahan cetak sawah di Provinsi Kalbar diantaranya tersebar di PKSN Paloh (200 Ha), PKSN Entikong (200 Ha), Jagoi Babang (50 Ha), Sekayam (190 Ha), Ketungau Hulu (200 Ha), Ketungau Tengah (100 Ha), Embaloh Hulu (100 Ha), Putussibau Selatan (300 Ha), dan Putussibau Utara (359 Ha). Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 Ha di Provinsi Kalbar, telah menghasilkan produksi sebanyak 2.343 ton untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

Untuk provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke telah dikembangkan seluas 2.115 Ha lahan cetak sawah dan menghasilkan produksi sebanyak 6.345 ton. Lokasi lahan cetak sawah terdapat di Sota. Lokasi lainnya terdapat di PKSN Jayapura dengan lahan cetak sawah seluas 150 Ha.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Naikkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam hal distribusi, nantinya hasil panen tersebut akan dibantu oleh pemerintah daerah setempat dalam hal penetuan harga eceran terendah. Sehingga, jika nantinya harga panen dipasaran lebih kecil dari harga eceran, maka bisa dijual ke pemda setempat. “Pemda nanti akan membantu pada saat panen raya hasil pertanian agar tidak anjlok. Makanya Pemda mengeluarkan harga eceran terendah,” ungkapnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :