Menko Hadi Ajak Pers Kedepankan Kode Etik Dalam Pemberitaan Pilkada Serentak 

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengajak, seluruh insan pers Indonesia untuk menjalankan tugas dan perannya dalam proses Pilkada, mengedepankan kode etik jurnalistik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip yang berintegritas dan bertanggung jawab.

“Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami," ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Menko Hadi juga meminta, seluruh pejabat dan pengelola informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah agar bekerja sama erat dengan media nasional dan lokal. "Tingkatkan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung proses Pilkada yang informatif dan transparan, dengan mengedepankan netralitas sebagai aparatur sipil negara," katanya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada Pemilu dan Pilkada yang diterbitkan Bawaslu, intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat, membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Baca juga : Gapensi Optimistis Pertumbuhan Sektor Konstruksi Terjaga saat Pilkada Serentak

Menurut mantan Panglima TNI ini, media sosial dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial dan politik pada Pilkada. Melalui media sosial, lanjutnya, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk. 

"Sebagai pilar demokrasi keempat, Pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas," kata Menko Hadi.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin menyampaikan, KPU membutuh bantuan semua pihak, khususnya jurnalis. Dikatakan dia, kalau ada langkah-langkah KPU yang dirasa salah, maka harus disampaikan.

"Kita berharap Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang ke MK. Karena bagi kami, anggota KPU saat ini cukup panjang masa kerjanya, baru selesai Pemilu Presiden dan Pilleg, kami langsung dihadapkan dengan Pilkada," kata Afifudin.

Baca juga : Optimis Kalahkan Biodiesel, B100 Siap Sambut Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurutnya, suasana Pilkada yang hangat merupakan hal normal. "Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian munculnya calon tunggal. Kami berharap dengan kondisi saat ini, Pilkada Serentak tetap berjalan dengan lancar," kata Afifudin.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, dalam setiap pemilihan yang melibatkan calon-calon dengan dukungan politik yang berbeda, ada potensi terjadinya keterbelahan di masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting karena harus bijak dalam memberitakan isu-isu yang sensitif, dengan tujuan meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.

"Kami berharap kawan media bisa mengelola potensi konflik yang ada sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Black campaign ini bisa memanaskan situasi, sehingga kita harapkan media bisa tetap menjadi penyeimbang," kata Suhajar.

Sementara itu, Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi mengatakan, media berperan dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan awareness positif, dan melakukan kontrol sosial khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini mengingat berdasarkan pantauan Pemerintah terdapat peningkatan hoaks di media sosial sejak periode Januari-Agustus 2024. Dari sisi pemerintah telah membangun narasi komunikasi publik terkait Pilkada, yaitu Pilkada damai wujud persatuan bangsa.

Baca juga : Bank BTPN Komitmen Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Lokal

Dalam mendukung pemberitaan tentang Pilkada, Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto mengatakan, Dewan Pers sejak awal pelaksanaan Pemilu terus melakukan sosialisasi ke berbagai stakeholder di Indonesia terkait etika jurnalistik, dan kualitas pemberitaan.

Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Komisoner KPI Pusat Aliyah, jajaran Pemerintah Provinsi, para Pemimpin Redaksi, dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait yang hadir secara luring, serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir secara daring.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.