Terbukti Miliki Fondasi Yang Kuat, Indonesia Optimis Ekonomi Ke Depan Akan Terdongkrak

 Sebelumnya 
Oleh karena itu, tahun ini kita memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di­tanggung pemerintah untuk pem­belian rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Insentif ini akan kita lanjutkan hingga akhir tahun. Selain itu, program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk pembeli rumah pertama juga sudah mendukung pembangunan 160 ribu rumah, dan kita dorong agar bisa men­capai 200 ribu rumah tahun ini.

Selain perumahan, belanja berikutnya bagi kelas menengah adalah mobilitas, seperti motor listrik dan mobil Low Cost Green Car (LCGC). Oleh karena itu, kita memberikan bantuan PPN yang ditanggung pemerintah serta subsidi untuk pembelian motor lis­trik. Untuk mobil listrik, kita juga memberikan Bea Masuk (BM) yang ditanggung pemerintah.

Dengan dukungan tersebut, kita berharap mobilitas kelas menengah dan kebutuhan pe­rumahan mereka bisa terpenuhi, sehingga pengeluaran mereka bisa dialokasikan untuk kebu­tuhan lainnya. Hal ini akan menjaga konsumsi dan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Kami juga berupaya menjaga stabilitas harga bahan konsumsi yang rentan, seperti beras, min­yak goreng, daging ayam, dan daging sapi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, subsidi energi sebesar Rp 300 triliun juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dari penghasilan kelom­pok masyarakat, baik di tingkat bawah maupun menengah.

Baca juga : Budi Arie Gaet 6 Platform Digital

Melihat kondisi regional ke de­pan, apakah mungkin bagi kelas ekonomi bawah untuk naik kelas? Bagaimana kita bisa memben­tengi kelas menengah agar tidak turun kelas sehingga kita bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap)?

Kunci utama agar kelas menengah tidak turun kelas adalah dengan menjaga kondisi mereka dan mendorong kelas bawah untuk naik kelas. Kita su­dah memiliki beberapa program seperti Program Keluarga Ha­rapan (PKH), PPMT, Kartu In­donesia Pintar untuk pendidikan anak, serta subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan. Program-program ini meringankan beban masyarakat karena pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan sudah ditanggung pemerintah, sehingga fokusnya bisa beralih ke kegiatan produktif.

Untuk mendukung produktivi­tas, pelatihan sangat penting. Kita sudah memulainya dengan Kartu Pra Kerja. Di beberapa negara, pendidikan dan pelatihan men­jadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pendidikan vokasi juga harus kita dorong. Negara maju memiliki persaingan ketat, dan perpindahan pekerjaan (switch­ing jobs) adalah hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pelatihan ulang (retraining) dan pening­katan keterampilan (reskilling) menjadi sangat penting.

Dalam konteks kompetisi, tentu ada yang berhasil dan ada yang gagal, dan inilah yang memicu per­pindahan pekerjaan. Undang-Un­dang Cipta Kerja telah memberi­kan fleksibilitas dalam pekerjaan, terutama di sektor-sektor baru seperti digital. Startup, misalnya, meski tidak semuanya berhasil, tetap penting sebagai embrio awal dalam merekrut pekerja muda yang bekerja dengan jam kerja fleksibel. Hal ini juga menjadi pendorong kita ke depan, terutama dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital, yang harus kita manfaatkan.

Baca juga : PAN Berharap Dapat Jatah Kursi Menteri

Kita juga sudah membuka for­mat individual company dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini memungkinkan sektor UMKM, yang selama ini didominasi oleh sektor informal, untuk masuk ke sektor formal. Dengan begitu, bantuan pemerintah dan kebijakan perpajakan bisa masuk lebih mu­dah. Pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar kini hanya 1 persen, dan ini penting un­tuk mendorong mereka agar lebih terdata dan mengikuti aturan pajak. Dengan begitu, kita bisa membantu mereka naik kelas dan tidak terus-menerus berada di sektor informal.

Jadi, apakah Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah itu?

Tentu saja, keluar dari jebakan pendapatan menengah bukanlah hal yang mustahil. Kita masih me­miliki potensi yang besar, teruta­ma dalam sektor digital ekonomi dan pertanian. Misalnya, jika kita fokus pada kelapa sawit, kita bisa mencapai ekspor hingga 40 miliar dolar AS saat harga komoditas tinggi, dan sekitar 28-30 miliar dolar AS ketika harga turun.

Selain itu, kita memiliki ba­nyak potensi yang belum diman­faatkan, terutama dalam hal tanaman kelapa. Selama ini, kita belum melakukan hilirisasi dan penanaman modern yang opti­mal. Arahan dari Presiden untuk memperluas pemanfaatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Misalnya, Thailand berhasil mengembangkan ke­lapa pendek yang dapat dipanen dengan lebih mudah, tanpa perlu memanjat pohon, yang merupakan metode yang masih banyak digunakan di Indonesia.

Baca juga : RK Siap, Pramono Juga Siap

Dari sektor agrikultur ini, kita berharap pendapatan petani dan pekebun dapat meningkat. Jika kita berhasil meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), kita bisa mencapai pendapatan yang signifikan, bahkan hingga 15-20 juta dolar AS hanya dari sektor ini. Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat, 4 Oktober 2024 dengan judul Wawancara Eksklusif Dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Terbukti Miliki Fondasi Yang Kuat, Indonesia Optimis Ekonomi Ke Depan Akan Terdongkrak

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.