Dark/Light Mode

Pendampingan Pelaksanaan Haji 2025

Menag Gandeng KPK

Jumat, 24 Januari 2025 07:30 WIB
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar (kanan) dan Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri). (Foto: Kemenag)
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar (kanan) dan Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri). (Foto: Kemenag)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Kedatangan Nasaruddin untuk membahas pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji 2025.

Nasaruddin tiba pukul 13.50 WIB didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.

Kehadiran Nasaruddin disambut pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan jajarannya.

Baca juga : Jadi Menteri Paling Ngetop, Cak Imin Janji Gaspol

Ini kedua kalinya Nasaruddin berkunjung ke KPK semenjak dilantik jadi Menteri. Pertama, seminggu setelah dilantik, dia ke KPK memohon pendampingan dalam semua program kerja di Kemenag.

“Kali ini kami datang lagi khusus untuk minta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini menjelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah haji sudah disampaikan semuanya ke KPK.

Baca juga : ORI: Kesadaran Masyarakat Naik

“Jadi, apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami,” ucap Nasaruddin.

Dia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan haji untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan.

Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan, di antaranya transparansi nomor urut jemaah haji, prosedur pergantian peserta akibat meninggal, hingga pengadaan layanan, seperti bus shalawat dan katering di Arab Saudi.

Baca juga : DPP Golkar Diingatkan Tak Boleh Diskriminasi

“Di situ ada pengadaan-pengadaan, dibutuhkan juga pendampingan. Misalnya, pengadaan kendaraan operasional, juga penginapan hotel para jemaah baik di Mekah, Madinah dan Jeddah,” jelasnya.

Nasaruddin berharap, pendampingan dari KPK dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.