Kemendagri Bentuk Tim Cek Efektivitas Anggaran

 Sebelumnya 
Tito menjelaskan, APBD 2025 disusun oleh kepala daerah yang lama sebelum pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025 lalu.

Kepala daerah baru diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran yang sudah ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi.

“Saya mengeluarkan surat edaran yang menjadi pegangan hukum mereka (kepala daerah baru) untuk melakukan realokasi anggaran dengan tujuan efisiensi,” jelas Tito.

Kemendagri juga menekankan agar kepala daerah tetap memperhatikan urgensi, kualitas penyelenggaraan, serta substansi kegiatan dalam proses efisiensi. Kemendagri sudah sangat detail dalam meniru pola dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tito mencontohkan, anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas dan acara seremonial harus dikurangi secara signifikan.

Baca juga : Prabowo Tidak Main-main

“Perjalanan dinas juga dipotong 50 persen,” tuturnya.

Selain untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, kebijakan efisiensi ini bertujuan agar anggaran daerah lebih fokus pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemda didorong mengalokasikan dana ke sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Dengan efisiensi ini, kami ingin memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk hal yang produktif dan bermanfaat ke masyarakat,” tegas Tito.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemda.

Baca juga : Yuk, Keruk Sungai Dan Bersihkan Saluran Air

“Pemerintah Daerah bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Cara ini bisa membuat daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat,” saran dia.

Menurutnya, daerah dengan PAD tinggi akan lebih fleksibel dalam menjalankan program pembangunan.

Belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, serta kegiatan seremonial yang berlebihan, sudah harus ditekan.

Sejumlah kepala daerah menyambut baik kebijakan efisiensi. Mereka menganggap langkah efisiensi anggaran sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif.

Namun, ada juga yang menilai bahwa pemangkasan anggaran, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Baca juga : Wali Kota Banjarbaru Mengundurkan Diri

Salah satunya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, mendukung berbagai arahan dan kebijakan dari pusat termasuk efisiensi anggaran.

Dia menyatakan kesiapannya menggeser program yang tidak mendesak ke tahun berikutnya demi penyesuaian APBD 2025.

“Tentu kami buat penyesuaian, tetapi yang jelas arahnya efisiensi,” ujarnya. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 8 Maret 2025 dengan judul "Pantau Kinerja Kepala Daerah Kemendagri Bentuk Tim Cek Efektivitas Anggaran"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.