Menteri Agus Semprit Kebijakan Truk Odol

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian kurang sreg dengan kebijakan bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL) yang rencananya diterapkan 2021.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sampai harus berkirim surat nomor 872/M-IND/12/2019 bertanggal 31 Desember 2019 ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar pelaksanaan zero ODOL oleh Kemenhub ditunda hingga 2024.

Agus menegaskan, kebijakan Kemenhub ini bakal mempersulit industri. "Suka tidak suka, kita harus menyatakan bahwa rencana ini akan mempersulit industri, karena akan menimbulkan tingginya production cost yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya desain produk yang sudah diproduksi," katanya di Jakarta, Senin (13/1).

Baca juga : Bakal Rekrut Gotze, Si Merah Kian Sangar

Agus menilai, ongkos produksi logistik industri nasional yang masih didominasi kendaraan truk diprediksi akan membengkak jika itu dilakukan. Modal yang dikeluarkan pun diprediksi lebih besar bila pelaku usaha diminta menambah jumlah angkutannya dalam waktu singkat.

"Tingginya operasional tentu akan berdampak pada berkurangnya daya saing produk yang sudah diproduksi," ungkapnya.

Selain harus menambah jumlah angkutan dan modal, kata Agus, kebijakan zero ODOL akan menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar hingga berpotensi meningkatkan jumlah kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum selesai.

Baca juga : Anies Tetap Babak Belur

"Ini suatu hal yang perlu dicari kesamaan pandang. Kami sangat memahami kebijakan zero ODOL itu dalam kepentingan yang berkaitan dengan keamanan transportasi darat," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengaku sampai saat ini belum ada surat balasan atau tanggapan dari pihak Kemenhub terkait surat yang disampaikan Kemenperin. 

Sigit berharap moda transportasi lain, di antaranya kereta api dan angkutan laut dapat dioptimalkan sebagai sarana transportasi logistik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri nasional.

Baca juga : Tak Jadi Cabut Subsidi Listrik, Pemerintah Tunjukkan Keberpihakan ke Rakyat

“Ya kami inginkan dari aspek transportasi kereta api dan laut bisa dimaksimalkan. Jadi, semua pihak harus berkontribusi,” ujarnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat dikontak Rakyat Merdeka mengaku belum bisa berkomentar. Karena, Budi ingin terlebih dahulu mengajak rapat bersama. "Mau ajak rapat dulu minggu ini, Kamis mungkin dijadwalkan," katanya. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.