Wiranto: Presiden Minta Masyarakat Tak Berpolemik, Jangan Bikin Gaduh

RM.id  Rakyat Merdeka - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan hasil pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto, terkait pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan poin usulan. Antara lain mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, penertiban pengelolaan tambang, dan menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan itu kan satu almamater ya. Satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Karena itu, beliau memahami,” kata Wiranto dalam keterangan pers yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025).

Baca juga : Soal Aturan Rumah Subsidi, Waka KSP Minta Masyarakat Tak Salah Paham

Namun, lanjut Wiranto, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab pernyataan tersebut. Tidak bisa spontan menjawab karena beberapa alasan.

“Pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu per satu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental,” jelas Wiranto.

Baca juga : Arwani Thomafi: Tak Ada Batas Atas Dan Bawah

Kedua, presiden mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang terbatas. “Negara kita kan menganut trias politika. Ada pemisahan antara ya eksekutif legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri. Maka, usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tidak akan dijawab atau direspons oleh presiden,” jelas Wiranto.

Ketiga, kebijakan, keputusan, atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber. Wiranto membeberkan, dalam mendengarkan sebuah masukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, Presiden tidak hanya mengacu pada satu sumber.

Baca juga : Kemen P2MI Minta Masyarakat Tak Jadi Pekerja Migran Ilegal

Selain itu, keputusan yang dihasilkan juga tidak fokus ke satu bidang. Banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden, sebelum mengambil keputusan.

“Maka, kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, ya bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Beliau berpesan kepada saya, agar masyarakat tidak ikut berpolemik menanggapi masalah ini. Tidak ikut menyikapi dengan pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan dan keharmonisan kita sebagai bangsa,” papar Wiranto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.