1.000 Kampung Merah Putih, Agar Nelayan Naik Kelas

 Sebelumnya 
Bagaimana memperbaiki cara penangkapan agar ramah lingkungan, sehingga kita punya akses ke pasar Eropa?

Saat ini masih sangat sedikit kita menembus pasar Eropa, karena cara tangkap ikan dinilai belum ramah lingkungan. Ini se­dang kita perbaiki agar memberi keyakinan kepada buyer bahwa ikan kita memiliki tingkat ketere­lusuran (traceability) yang baik.

Terkait modernisasi kapal tangkap, kita merencanakan pembangunan 1.000 unit kapal. Memang skalanya masih kecil, tapi ini adalah inisiatif pemerin­tah yang akan diberikan kepada nelayan melalui koperasi.

Tentu saja, kapal-kapal itu tidak gratis. Ada hitungan pengembaliannya. Mungkin 10 hingga 15 tahun untuk lunas, tapi usia kapal bisa sampai 25 tahun. Artinya, nelayan bisa menikmati kapal itu cukup lama. Dengan kapal baru, kualitas tangkapan meningkat, dan cara menangkap juga lebih ramah lingkungan karena dilengkapi fasilitas yang lebih baik. Ini semua akan menjadi bukti nyata ke dunia bahwa kita sudah berubah.

Bayangkan saja, kalau orang beli ikan dari lokasi-lokasi yang sudah modern, pasti senang. Tempatnya bersih, tidak bau amis. Tidak seperti di tempat-tempat yang belum tertata. Kita juga ada program restruk­turisasi pelabuhan supaya lebih baik, terutama dari sisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Baca juga : Begini Cara Anak Muda Mengkomunikasikan Geothermal

Jenis ikan ekspor terbesar dan tujuan utamanya ke mana saja?

Sejak saya masuk di 2021, tren ekspor naik terus. Seka­rang rata-rata hampir 6 miliar dolar AS. Tujuan utama ekspor: Amerika Serikat, Tiongkok, negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Tapi negara-negara itu biasanya mengolah ulang produk kita sebelum diekspor lagi ke negara lain. Selain itu, Jepang juga jadi tujuan utama. Jenis ikan ekspor terbesar adalah udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, dan rajungan.

Bagaimana dengan rumput laut kita?

Produksi rumput laut kita sekitar 10 juta ton. Nomor dua terbesar di dunia. Tapi kita belum olah, masih ekspor raw material. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang kita kembangkan model klaster, supaya jumlahnya cukup dan industri mau masuk. Kita juga dorong industri hilir lewat Di­rektorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Kalau indus­trinya sudah matang, nanti pem­binaannya bisa dilanjutkan oleh Kementerian Perindustrian. Ini bagian dari hilirisasi laut. Tapi hilirisasi butuh hulu yang kuat.

Seberapa siap industri hulu perikanan dan kelautan kita sekarang?

Baca juga : Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi

Masih terus kita benahi. Misalnya, budidaya kita tingkat­kan. Kalau mau hilirisasi, hulu harus stabil dan berkualitas, jumlahnya banyak, produksinya stabil. Rumput laut, misalnya, sekarang masih tersebar, belum terkonsentrasi.

Bagaimana dengan peninda­kan ilegal fishing?

Pendekatan sekarang ber­beda. Sebelumnya, fokus pada penenggelaman kapal asing. Tapi efeknya, industri perikanan dalam negeri justru ambruk. Nilai industri miliaran dolar hilang. Kita jadi tak bisa bicara banyak di level internasional. Sekarang, kita pakai pendeka­tan menyeluruh. Sebab, ilegal fishing itu ternyata bukan hanya dari luar, tapi juga ada dari dalam negeri.

Makanya muncul PP Nomor 11 Tahun 2023. Penangkapan ilegal fishing sekarang sebetul­nya jauh lebih masif. Baru-baru ini saja belasan kapal Vietnam kita tangkap. Vietnam bahkan dapat “kartu kuning” dari Uni Eropa, salah satunya karena kita sering umumkan penangkapan kapal mereka. Ada juga dari nelayan Filipina. Kapalnya kita sita, tidak kita tenggelamkan.

Kapal hasil sitaan biasanya diapakan, Pak?

Baca juga : La Tinro La Tunrung: Kalau Ada Yang Salah, Diperbaiki Dan Diluruskan

Kalau kapal sitaan masih layak, kita ajukan ke pengadilan agar bisa diberikan ke kelompok nelayan. Jadi lebih bermanfaat daripada ditenggelamkan. Di Lamongan, misalnya, nelayan cantrang kita kumpulkan. Ada kapal yang kita perbaiki, sistem komunikasinya dibenahi, lalu kita serahkan. Mereka jadi bekerja lebih baik.

Kalau nelayan kita sendiri yang melanggar aturan, bagaimana penindakannya?

Kita bina. Tapi kadang-kadang mereka lebih galak. Misalnya, kita minta pasang VMS (Vessel Monitoring Sys­tem). Mereka malah protes. Padahal manfaatnya besar: bisa deteksi lokasi kalau terjadi insiden, tahu pergerakan kapal, dan menghitung hasil tangkapan untuk menjaga keberlanjutan. Yang protes itu, biasanya bukan nelayan sejati.

Bagaimana menertibkan yang seperti itu?

Ya kita tertibkan terus. Tapi tekanan juga kuat. Demonya juga kencang. Di sini media punya peran penting. Kalau me­dia konsisten memberitakan soal keberlanjutan, mereka akan sa­dar. Kalau laut kita habis, siapa yang rugi? Ya mereka juga. Jadi, media harus ikut jaga ikan dan laut kita.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.