Di Atas 90 Persen, Realisasi Anggaran Kemendagri dan BNPP Menggembirakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Tahun Anggaran 2019 menggembirakan. Realisasi anggaran keduanya berada di atas 90 persen. Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019, di Ruang Konsultasi, Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (21/1).      

Realisasi anggaran Kemendagri Tahun Anggaran 2019 mencapai 96,81 persen. Realisasi ini mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018 yang tercatat mencapai 95 persen.        

Baca juga : Dikemas Lebih Modern, Drama Mandarin Tak Kalah Menarik dari Drakor

"Dari anggaran Rp 3,4 triliun ini, realisasinya sampai akhir tahun cukup bagus. Sebanyak 96,81 persen. Kemudian dibandingkan tahun lalu yaitu 2018, penyerapan anggarannya 94,28 persen. Jadi, ini relatif cukup baik. Saya berharap, mudah-mudahan nantinya dokumen penunjang bisa betul-betul dipertanggungjawabkan sesuai norma yang ada di BPK," kata Mendagri.      

Untuk BNPP, nilai realisasi penyerapan Tahun Anggaran 2019  sebesar 92 persen dari total anggaran Rp 163,96 miliar. "Kemudian untuk BNPP ini anggarannya tahun lalu Rp 163,96 miliar. Realisasinya lebih kurang 92 persen, masih di atas 90 persen, cukup baik," ujarnya.        

Baca juga : Taspen Salurkan Bantuan Ke Pegawai MA Korban Banjir

Atas capaian tersebut, pihaknya mengaku optimistis Kemendagri mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Selama ini saya optimis, saya kira Kemendagri maupun BNPP yang lebih kurang (5) tahun terakhir mendapatkan wajar tanpa pengecualian, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil WTP juga setelah pemeriksaan ini," ucap Tito.        

Anggota 5 BPK Bahrullah Akbar mengungkapkan, pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga merupakan kegiatan rutin tahunan sesuai amanat Undang-Undang. "Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaporan Kemendagri dan BNPP Tahun 2019 merupakan yang dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, UU BPK dan UU Nomor 12 Tahun 2018, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," kata Bahrullah.

Baca juga : Kasus Novel Baswedan, Polisi Telusuri Kemungkinan Adanya Pelaku Lain

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK. "Laporan keuangan harus sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan," ujar Bahrullah. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.