Dark/Light Mode

Dikasih Angin Segar, Pemda Boleh Rapat Di Hotel

Kamis, 5 Juni 2025 08:05 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (04/6/2025). (Foto: Dok. Pemprov NTB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (04/6/2025). (Foto: Dok. Pemprov NTB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah (Pemda) kembali diizinkan menggelar rapat dan kegiatan resmi lainnya di hotel maupun restoran. Kebijakan ini dinilai strategis untuk membangkitkan kembali industri perhotelan dan restoran di daerah yang sempat terpuruk akibat pembatasan anggaran.

Lampu hijau tersebut disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (4/6/2025). Rapat tersebut juga disiarkan secara virtual.

Dalam rapat itu, Tito menyampaikan keputusan mengizinkan Pemda rapat di hotel dan restoran telah dikonsultasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kebijakan ini berlaku secara nasional, bukan hanya untuk NTB.

“Daerah boleh kembali melakukan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang kegiatan produktif yang berdampak pada keberlangsungan usaha dan tenaga kerja. Mantan Kapolri ini meminta agar kepala daerah tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor perhotelan dan restoran di tengah pemangkasan anggaran.

Baca juga : Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BRI Pertegas Komitmen Dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan melalui BRI Menanam-Grow & Green

“Jadi boleh dikurangi, tapi jangan sampai tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Saat ini, sektor hotel dan restoran sangat terdampak oleh pengurangan anggaran belanja Pemerintah pusat dan daerah selama beberapa tahun terakhir. Padahal, sektor ini menopang banyak tenaga kerja serta rantai pasok bahan makanan dan minuman.

Tito mendorong agar kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) tetap digelar secara bijak, dengan menyasar tempat-tempat yang nyaris kolaps agar kembali menggeliat. “Target hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” katanya.

Menurutnya, peluang paling besar untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran justru ada di daerah. Sebab, pemotongan anggaran belanja negara sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah, dinilainya tidak terlalu signifikan dan masih menyisakan ruang fiskal untuk mendukung sektor hospitality.

“Perjalanan dinas juga tidak apa-apa. Tapi pakai perasaan, kalau cukup tiga kali rapat ya jangan dibuat sepuluh kali,” katanya.

Baca juga : Beringin Berharap, Terjalin Silaturahmi Pemimpin Bangsa

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik langkah tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyampaikan, saat ini tengah membangun posisi NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya mengandalkan jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman wisatawan. Baik dari perhotelan maupun sumber daya alam. “Penguatan ekosistem pariwisata harus dilakukan profesional dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” katanya.

Pemprov NTB bakal menindaklanjuti arahan Kemendagri. NTB juga memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan wisata, promosi digital terpadu, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.

“NTB harus menjadi pilihan utama wisatawan global karena keunggulan alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya,” ucapnya.

Dukungan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan MICE di hotel dan restoran langsung disambut antusias pelaku industri. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di sejumlah daerah. Mereka menyatakan kebijakan ini akan membantu pemulihan usaha mereka pasca-pandemi.

Ketua PHRI Lumajang Jawa Timur Eddy Wijaya mengatakan, keputusan Mendagri sangat positif bagi pelaku usaha di daerahnya. Pelonggaran aturan ini akan berdampak pada peningkatan permintaan layanan hotel dan katering, yang sekaligus membuka kembali lapangan kerja.

Baca juga : Mendagri Minta Pemda Jaga Produksi Beras

“Ini kabar baik sekali. Efeknya luas, termasuk ke penyerapan tenaga kerja dan bahan pangan lokal,” kata Eddy.

Dia berharap, kebijakan ini menjadi awal dari pemulihan ekonomi di sektor yang selama ini tertekan. Eddy juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan, baik dari sisi regulasi maupun promosi wisata. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.