Pemerintah Pastikan Tunda Pemekaran 314 Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah belum mau mencabut moratorium pemekaran wilayah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Daerah Otonomi Baru (DOB), bikin pengeluaran negara makin membengkak.

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut.

Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam. pasalnya, beberapa daerah yang sudah dimekarkan malah tidak bisa berkembang, karena tidak dipertimbangkan dengan baik.

“Kemendagri sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah,” kata Tjahjo,kemarin.

Tjahjo mengungkapkan, saat ini sudah ada 314 usulan DOB yang sudah ada di meja kerjanya. Tapi, usulan itu masih dikaji lebih dalam. Alasannya, pemerintah pusat belum siap menanggung beban anggaran yang harus disiapkan untuk DOB. Satu DOB kabupaten/kota saja diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 300 miliar.

Baca juga : Perawatan Kategori Penyalahgunaan BPJS, Bakal Kena Tagihan

Tjahjo menambahkan, bukan hanya pemekaran wilayahnya, saat pemerintah pusat merestui DOB. Pertimbangan yang cukup sulit, kata dia, harus memikirkan SDM pemerintahan daerah, fasilitas keamanan dan pertahanan negara seperti Polsek, Polres, Polresta, Kodim, Kodam dan Kejaksaan.

Karena itu, Tjahjo tak mau ambil pusing dan mengambil resiko tentang keputusan DOB.

“Saya tidak mau mengambil resiko sementara kita tunda dulu untuk 314 DOB. Sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota hampir 80 persen itu anggaran Pemerintah Pusat. Apalagi ditambah 314 daerah baru,” jelasnya.

Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik, namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.

“Dengan usulan pemekaran yang begitu banyak. Kemendagri terus mengkaji dan mendengar aspirasi daerah, baik dari DPD dan DPR serta aspek-aspek lainnya, seperti anggaran Daerah Otonomi Baru,” ungkapnya.

Baca juga : Senator Minta Pemerintah Redam Konflik Jelang Pemilu 2019

Untuk itu, Tjahjo menegaskan tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menarik moratorium pemekaran wilayah tersebut.

Tjahjo mengungkapkan, dari 314 pengajuan itu, tidak sedikit yang meminta secara paksa melalui DPR maupun DPD. “Papua minta dipecah tiga provinsi, kepulauan Buton minta jadi provinsi,” terangnya.

Tjahjo mengingatkan, membangun DOB atau daerah hasil pemekaran bukan sesuatu yang mudah. Di Maybrat, Papua barat misalnya. Selama 12 tahun berdiri, penentuan ibu kota kabupaten tidak kunjung selesai. Setelah Kemendagri memaksa menggunakan cara adat, akhirnya persoalan bisa selesai.

Menurut dia, ketimbang memaksakan pemekaran, lebih baik mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini. Salah satunya, lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

“Maju tidaknya DOB, tidak bergantung pada melimpahnya sumber daya alam. SDM juga penting. Dan yang penting kepala daerah berani melakukan inovasi, membagun sinergi, dan fokus programnya,” tambahnya.

Baca juga : Kembangkan Mobil Listrik, Pemerintah Siapkan Insentif

Misalnya DOB memiliki potensi besar di pariwisata, maka lebih baik pemda yang baru fokus di sektor tersebut. Begitu pula bila DOB hanya punya kekayaan tambang. Maka pemda bisa memaksimalkan potensi yang ada lewat SDM yang mumpuni.

Inovasi itulah yang menurut Tjahjo belum tampak di kebanyakan DOB. Sebagai gambaran, ketika ada penghargaan untuk daerah, juaranya selalu daerah yang itu-itu saja. Seharusnya, setiap daerah termasuk DOB punya minimal satu inovasi. Karena itulah dalam membuat program harus fokus. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.