Tito Minta Pemda Manfaatkan BTT Untuk Tekan Inflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah aktif menjaga stabilitas harga pangan sebagai langkah menekan inflasi.

Menurut Tito, program swasembada pangan dan kebijakan harga pangan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto bertujuan agar biaya hidup masyarakat tetap terkendali.

Tito menekankan, persoalan biaya hidup dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras agar tetap terjangkau sangat penting.

Dia menargetkan inflasi bisa ditekan di kisaran 2,5 persen sebagai titik ideal yang menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi konsumen.

Baca juga : Pengalihan TKD Jadi Momentum Pemda Lakukan Inovasi Fiskal

“Inflasi harus dijaga antara 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi 2,5 persen itu titik seimbang,” kata Tito, dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3 persen, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

Selain beras, dia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM, karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan Pemda menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.

Baca juga : Rakor Dengan Pemda Maluku, Menteri Nusron Bahas Sertipikat Tanah

Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi Pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat,” tegasnya.

Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.

“Bulog saat ini punya stok 4 juta ton beras, dan 3,3 juta ton di antaranya siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi,” ujar Tito.

Baca juga : Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Poso

Harga beras SPHP dipatok Rp 12.000-Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 untuk kemasan lima kilogram. Penyaluran dilakukan oleh TNI-Polri, Pemda, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.

Selain itu, Tito mendorong Pemda membentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau harga pangan. Ia meminta kepala daerah rutin turun ke pasar setiap dua minggu sekali, guna mengecek komoditas yang mengalami lonjakan harga.

“Kalau ada kenaikan Rp 2.000-Rp 4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran,” tutup Tito.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.