Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jaga Inflasi Agar Daya Beli Tak Loyo

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak membiarkan inflasi tinggi berlarut-larut. Menurutnya, inflasi yang tidak terkendali akan langsung memukul daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau.

Tito menjelaskan, inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3%, masih sesuai target pemerintah yakni 2,5% ± 1%. Capaian ini dinilai cukup baik. Namun, ia menegaskan inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi.

Jika inflasi berada di bawah 1%, kata Tito, produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri bisa merugi karena harga tidak menutup biaya produksi. Sebaliknya, bila terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan karena harga barang pokok jadi tak terjangkau.

Baca juga : Menpora Erick Sederhanakan Regulasi, 191 Permen Dipangkas Jadi 20 Saja

Meski secara nasional terkendali, Tito mengungkapkan masih ada sejumlah daerah yang mencatat inflasi di atas 3,5%. Antara lain Provinsi Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Mendagri menekankan agar pemda dengan inflasi tinggi segera duduk bersama dengan BPS, Bulog, Kadin, Apindo, serta asosiasi pengusaha lainnya untuk mencari solusi. Menurutnya, kenaikan harga di daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.

“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (23/9/2025).

Baca juga : Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan

Sejumlah daerah merespons arahan Mendagri dengan menyiapkan langkah konkret. Kota Tanjungpinang melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri dalam keterangan resminya menegaskan, peran perangkat daerah sangat penting agar kebijakan pengendalian harga bisa berjalan efektif. 

Ia menyebut, pemantauan dan evaluasi rutin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID terus dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi.

Sementara, Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekda Harisson dalam keterangan resminya menyatakan, siap menindaklanjuti arahan Mendagri. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha. Harisson juga menegaskan akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) untuk mengantisipasi kenaikan harga sejak awal.

Baca juga : Prabowo Perintahkan Percepat Pembangunan Kampung Haji Indonesia Di Makkah

“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional,” tegas Harisson.

Dengan langkah-langkah strategis seperti pemantauan harga di lapangan, pemerataan distribusi pangan, serta koordinasi erat antara pusat dan daerah, dia meyakini stabilitas harga terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi daerah tetap sejalan dengan target nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.