Dark/Light Mode

45 Ribu Sumur Minyak Bakal Dikelola Masyarakat

Bahlil Ingin Rakyat Jadi Tuan Di Negeri Sendiri

Jumat, 10 Oktober 2025 07:05 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) saat memberikan keterangan pers hasil rapat Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Ikut hadir memberi keterangan pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri ESDM Yuliot, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Mayjen TNI Alvis Anwar, dan Dirjen Migas Laode Sulaeman. Selain itu hadir pula Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) saat memberikan keterangan pers hasil rapat Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Ikut hadir memberi keterangan pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri ESDM Yuliot, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Mayjen TNI Alvis Anwar, dan Dirjen Migas Laode Sulaeman. Selain itu hadir pula Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.

 Sebelumnya 
Pengelolaan sumur akan diserahkan kepada daerah melalui koperasi, usaha menengah, maupun BUMD yang direkomendasikan kepala daerah. “Akan ada panduan teknis yang jelas. Pertamina sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) akan memberi pendampingan agar implementasinya tertib dan aman,” jelasnya.

Dari sisi pemasaran, hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh kontraktor migas (KKKS) atau perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan seperti Pertamina. Harganya, 70–80 persen dari harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP).

“Rakyat harus tahu siapa yang beli dan berapa harganya. Dengan begitu, uangnya langsung berputar di daerah,” kata Bahlil.

Baca juga : Pemerintah Terus Benahi Program Makan Gizi Gratis

Bahlil juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Dia tak ingin sumur-sumur rakyat menimbulkan bahaya kebakaran atau pencemaran seperti yang kerap terjadi sebelumnya. “Selama ini usaha rakyat sudah jalan, tapi nggak punya legal. Kadang malah dikejar oknum. Nah, lewat Permen 14 Tahun 2025 ini, semua bisa kita atur dengan adil,” tegasnya.

Bahlil menjelaskan, Pemerintah Daerah akan dilibatkan penuh dalam penataan. Koperasi, UMKM, dan BUMD yang ditunjuk wajib berasal dari daerah penghasil minyak, bukan dari pusat. “Kami ingin orang daerah jadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biar mereka yang urus,” kata Bahlil.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, pengelolaan sumur minyak rakyat akan melibatkan pelaku usaha menengah dengan kriteria tertentu. Nantinya, Kementerian UMKM akan terlibat dalam pembinaan dan pendampingan, serta memastikan keterlibatan dan kemanfaatan terhadap ekonomi daerah.

Baca juga : Program 3 Juta Rumah Ditunggu Masyarakat

“Kami akan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh ekonomi lokal. Terima kasih kepada Kementerian ESDM yang berpihak pada usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Sementara Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, penataan sumur rakyat akan mengurangi potensi kebakaran dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan ilegal. “Selama ini banyak masalah dari sumur ilegal. Dengan aturan baru, kami bisa menata dan mengawasi agar lebih tertib,” katanya. BCG

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 10 Oktober 2025 dengan judul "45 Ribu Sumur Minyak Bakal Dikelola Masyarakat Bahlil Ingin Rakyat Jadi Tuan Di Negeri Sendiri"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.