Pemerintah & Danantara Tinjau Lokasi Hunian MBR Di Cikarang

 Sebelumnya 
Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, serta sektor swasta. 

Dia optimis pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi minat investor luar negeri juga mulai terlihat. 

Ara juga menyampaikan pemerintah memperpanjang tenor cicilan rumah bagi masyarakat menjadi 30 tahun. Kebijakan ini diambil agar cicilan rumah bagi masyarakat semakin ringan. Selama ini tenor kredit pemilikan rumah (KPR) maksimal sekitar 20 tahun. Dengan tenor 30 tahun, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan lebih mudah memiliki rumah. “Selama ini maksimal 20 tahun. Sekarang kita dorong sampai 30 tahun supaya cicilan rakyat tidak berat,” cetusnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Program 3 Juta Rumah digagas Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak di Indonesia. Hashim menyebut jutaan keluarga di Indonesia masih belum memiliki rumah layak huni. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat melalui berbagai kolaborasi antara pemerintah dan swasta. 

Baca juga : Lita Anggraini: 82 Persen PRT Tak Miliki Jaminan Kesehatan

“Program tiga juta rumah ini sebenarnya target minimal. Tujuan kita adalah memastikan semakin banyak rakyat memiliki rumah yang layak,” ujar Hashim. 

Ia menjelaskan, saat timnya menyusun program pemerintahan dua tahun lalu, ditemukan fakta bahwa kebutuhan rumah layak di Indonesia masih sangat besar. Data yang ada menunjukkan sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga masih menunggu rumah yang layak. Selain itu, terdapat sekitar 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. 

“Banyak keluarga kita tinggal di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini yang menjadi salah satu alasan Presiden mendorong program besar di sektor perumahan,” kata Hashim. 

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun basis data nasional yang terintegrasi mengenai kebutuhan perumahan. Basis data tersebut akan menjadi acuan kebijakan pembangunan rumah ke depan. 

Baca juga : Martin Manurung: Prioritas Jaminan Sosial Dan Penyelesaian Sengketa

Selain menjawab kebutuhan sosial, Hashim menilai sektor perumahan juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia menjelaskan, industri perumahan memiliki efek berganda yang kuat karena berkaitan dengan ratusan sektor ekonomi lain. 

“Setiap investasi di sektor perumahan bisa memberikan dampak ekonomi besar karena terkait dengan sekitar 185 sektor usaha lainnya,” ujarnya. 

Hashim mencontohkan, pembangunan puluhan ribu unit apartemen akan memicu kebutuhan berbagai produk seperti furnitur, peralatan rumah tangga, hingga barang elektronik. 

“Setiap rumah membutuhkan tempat tidur, lemari, meja, perabot rumah tangga, bahkan televisi. Itu semua menggerakkan industri,” katanya. 

Baca juga : DPR Harap Transportasi Dan Stok Energi Bisa Aman

Hashim menilai kolaborasi antara pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, dan sektor swasta merupakan kunci keberhasilan program perumahan rakyat. 

“Ini contoh kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Kita ingin memastikan rakyat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak,” ujarnya. 

Menurut Hashim, tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin membuat bangsa Indonesia lebih bahagia. Salah satu caranya adalah memastikan rakyat memiliki rumah yang layak,” kata Hashim. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.