Kemenhut Perkuat Diplomasi, Bidik Indonesia Jadi Pemimpin Kehutanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai bagian dari upaya memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya berperan sebagai penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga menjadi pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.

Penguatan diplomasi dinilai semakin penting agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung di Bandung pada 4–5 Agustus 2026.

Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca juga : Tiga Taman Nasional Resmi Jadi BLU, Bukti Keberhasilan Satgas Inovasi Pembiayaan

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas.

Tujuannya memperkuat kapasitas komunikasi strategis dan kemampuan negosiasi dalam berbagai forum kehutanan maupun perdagangan internasional.

Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni menempatkan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi mengatakan, diplomasi modern tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan.

"Trust is the most valuable currency in diplomacy," ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Baca juga : KPK Ungkap Pejabat di Kemenhut Terima Uang 12.500 SGD dari Bupati Kuansing

Menurutnya, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.

"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun, seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," katanya.

Ristianto menambahkan, setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional pada hakikatnya merupakan diplomat bagi bangsa.

Karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.

Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya sendiri, tetapi juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.

Baca juga : Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum ASEAN Bahas Perhutanan Sosial

Dalam kesempatan itu, Ristianto juga menyoroti empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yakni memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.

Menurutnya, keempat agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

Selama dua hari, peserta pelatihan mengikuti tiga modul utama yang mencakup pemahaman terhadap regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, serta simulasi negosiasi lintas kementerian.

Melalui pendekatan tersebut, Kementerian Kehutanan berharap terbangun kesamaan perspektif sekaligus koordinasi yang lebih kuat antarkementerian dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.

Kemenhut meyakini, keberhasilan diplomasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut secara profesional, meyakinkan, dan berintegritas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.