Tiga Taman Nasional Resmi Jadi BLU, Bukti Keberhasilan Satgas Inovasi Pembiayaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Status baru tersebut menjadi capaian awal Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dalam mengembangkan model pendanaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi kawasan konservasi.

Perkembangan tersebut dibahas dalam dialog Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional bersama para pemimpin redaksi media nasional di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Dialog dipimpin Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi.

Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan, status BLU memungkinkan pendapatan yang dihasilkan masing-masing taman nasional dapat dikelola kembali untuk kepentingan kawasan tersebut.

Baca juga : KPK Ungkap Pejabat di Kemenhut Terima Uang 12.500 SGD dari Bupati Kuansing

Selama ini, penerimaan dari tiket masuk wisata tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara, sehingga belum tentu seluruhnya kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

"Dengan BLU ini, apa yang didapatkan di Komodo, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru itu bisa balik lagi kepada alam. Untuk memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konservasi, dan lain sebagainya," ujar Raja Juli.

Menurutnya, penetapan tiga taman nasional sebagai BLU merupakan hasil kerja cepat Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional yang baru dibentuk.

"Ini salah satu keberhasilan satgas ini. Baru terbentuk, langsung kita proses untuk BLU, ternyata tiga ini sudah bisa langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan dan menjadi BLU," katanya.

Raja Juli juga mengungkapkan pemerintah mulai mengembangkan skema blended financing, yakni model pendanaan yang mengombinasikan anggaran negara dengan dukungan sektor swasta, filantropi, maupun investasi.

Baca juga : Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum ASEAN Bahas Perhutanan Sosial

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan konservasi tanpa hanya bergantung pada APBN.

Sementara itu, Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo mengatakan satgas dibentuk untuk mencari terobosan pembiayaan bagi 57 taman nasional di Indonesia.

Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh taman nasional memiliki skema pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan.

"Presiden punya ide kalau bisa seluruh 57 taman nasional kita cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai," ujar Hashim.

Menurutnya, pelestarian alam harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Baca juga : Pelaku Industri Karbon Apresiasi Langkah Kemenhut Percepat Pengembangan Proyek

"Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan," katanya.

Senada, Wakil Ketua Bidang Investasi Satgas, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa skema pembiayaan baru tersebut bukan bertujuan mengomersialkan taman nasional.

Menurutnya, inovasi pendanaan justru diarahkan untuk memperkuat konservasi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, menjaga spesies-spesies prioritas yang terancam punah, serta mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan (ecosystem services) agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi kawasan konservasi maupun masyarakat di sekitarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.