Safrizal ZA, dari Penanganan Bencana Banjir Sumatera ke Bencana Gempa Flores

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA baru tiba di Jakarta dari Aceh. Selama beberapa hari di Serambi Makkah, Pj Gubernur Aceh (2024-2025) itu mengadakan FGD, talkshow, rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.

Lalu, pada Sabtu (15/8/2026) pagi, Dirjen Bina Adwil Kemendagri itu mendapat kabar terjadi gempa besar M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak lama kemudian, Safrizal menerima panggilan telepon seluler dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang mengajaknya ke NTT hari itu jug. Tidak pakai lama Safrizal bersama Mendagri dan rombongan terbang ke NTT.

Selama lima hari bersama Mendagri di Bumi Flores, Safrizal mencatat ada beberapa rangkuman yakni pejabat publik di wilayah bencana banyak mendengar curhat, aspirasi atau keluh kesah penyintas gempa, memberikan tali asih kepada ahli waris dan warga, dan memberikan arahan kepada kepala daerah yang harus dilakukan dan rajin mengapresiasi kepada pemda dan penyintas gempa.

Selama di NTT, Mendagri tancap gas mengadakan rapat koordinasi lintas sektor membahas penanganan dampak gempa. Semua pihak dilibatkan untuk proses penanganan serta berdialog dengan warga terdampak bencana gempa.

Lalu, pada Senin (17/8/2026), Tito memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kehadiran Mendagri dan kementerian lain di NTT merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.

“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah Pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan warga tidak sendiri menghadapi bencana,” ungkap Safrizal, yang berpengalaman bekerja di wilayah bencana alam.

Pada saat upacara, Mendagri mengenakan busana adat Manggarai Timur berupa paduan kemeja putih, kain songke, selendang leros, dan penutup kepala suku Rongga. Para peserta upacara yang mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan pakaian serupa.

Semula, Mendagri bersiap mengikuti Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta, dengan mengenakan baju adat Toraja. Namun, kemudian Tito meninjau langsung kondisi masyarakat di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.

Setelah upacara, rombongan Mendagri ke Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dalam kesempatan itu, Tito berdialog dengan penyintas gempa serta meminta Pemda mempercepat pendataan dampak bencana di wilayah NTT.

Baca juga : Mendagri dan Menteri PKP Bahas Rekonstruksi Rumah Terdampak Gempa NTT

Khusus rumah, Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Syaratnya, pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat.

"Pak Tito menyatakan kecepatannya bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," jelas Safrizal

Dalam pendataan, semua pihak harus bersinergi dengan mengimbau Pemda mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Adapun bantuan pemerintah meliputi Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 70 juta untuk rumah ruska berat.

"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," jelas Safrizal.

Masih pada Hari Kemerdekaan RI, Safrizal menyaksikan Mendagri menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban yang meninggal dunia di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Santunan diserahkan langsung oleh Tito Karnavian bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas kepada ahli waris.

"Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp 15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat kepada ahli keluarga," kata Mendagri.

Selain santunan tersebut, Mendagri memastikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, Tito mengapresiasi inisiatif warga mendirikan posko gempa.

Setiap ke tenda pengungsi, Kemendagri tidak pergi dengan tangan kosong. Tito menyerahkian dua unit genset, 10 tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp 200 juta kepada dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Safrizal mencatat, berkali-kali Mendagri menyatakan Pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.

Baca juga : Brantas Abipraya Gercep Bantu Korban Gempa NTT

Tito mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. Ini harus kerja sama kita, pemerintah dan Masyarakat.

Setelah beberapa hari bertemu penyintas gempa di tenda pengungsi, Safrizal menyebutkan Tito mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Langkah ini dimulai dengan mempercepat pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik, khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Jadi prioritas listrik, kemudian makanan. Makanan logistik mereka sangat minta sekali," ujar Mendagri.

Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.

Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.

Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif. Tito Karnavian mendorong Pemda mendata kerusakan rumah ibadah dan sekolah yang terdampak gempa di NTT.

Pendataan atas tingkat kerusakan fasilitas menjadi acuan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus agar kebutuhan pendidikan dan rohani masyarakat terpenuhi.

Baca juga : Cek Korban Gempa NTT: Wapres Gendong Bayi, Janji Bantu Biaya Kuliah

"Pak Bupati, tolong data juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak," ajak Mendagri.

Berdasarkan pengalaman, Mendagri menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) termasuk yang sigap dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Di depan warga, Mendagri menceritakan pascabencana tanah longsor yang menerjang Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), sebanyak 4.922 sekolah rusak. Namun, saat ini hampir semua bangunan sekolah sudah direhabilitasi dan direkonstruksi.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menitipkan bantuan senilai Rp 200 juta kepada masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Bantuan tersebut diserahkan kepada Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago untuk diteruskan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

“Saya mungkin mau nitip bantuan untuk Kecamatan Palue. Bapak nanti bantu sampaikan ini (kepada warga terdampak). Kami ada Rp 200 juta, saya serahkan kepada Pak Bupati untuk Palue,” ucap Mendagri kepada Bupati Sikka.

Tito juga meninjau Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola BPBD Kabupaten Sikka. Mendagri mengapresiasi atas manajemen posko yang dinilai sangat baik, detail, dan komprehensif dalam menyajikan data kebencanaan. Sistem ini dinilai mendukung koordinasi lintas sektor serta pengambilan keputusan cepat di lapangan.

“Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada,” ajak Safrizal ZA.

Manusia tidak bisa mencegah bencana gempa bumi, namun manusia bisa melakukan mitigasi bencana gempa bumi dengan manajemen bencana serta membentuk ketangguhan masyarakat sadar bencana. Dari lima hari bersama Mendagri di NTT, ada pelajaran bagi pemerintah yakni kehadiran ke lokasi bencana dalam waktu secepat-cepatnya adalah bentuk kehadiran negara bersama warga yang sedang berduka cita, empatik dan simpatik kepada mereka yang sedang dirundung bencana.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.