Larangan Mudik, Bukti Nyata Perlindungan Untuk Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Presiden Jokowi yang melarang masyarakat mudik selama wabah Covid-19,  sangat melindungi masyarakat desa. Apalagi, desa adalah benteng pertahanan terakhir dalam pasokan pangan.

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4).

Baca juga : Permenhub Sedang Disusun, Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April

Menurutnya, jika gelombang mudik tidak dilarang, risiko yang kita hadapi bukan cuma perkara meluasnya wabah Covid-19. Tetapi juga hancurnya ketahanan pangan nasional.

"Jika pusat produksi pangan terganggu, maka struktur sosial dan struktur produksi nasional otomatis terganggu. Kebijakan tegas Presiden Jokowi harus diamankan semua pihak, hingga ke desa-desa. Bagi warga desa, pelarangan mudik adalah perlindungan yang nyata dari wabah Covid-19,"  papar Budi Arie.

Baca juga : Kemenhub Buka Opsi Larangan Mudik Jika Corona Makin Ganas

Ia mengingatkan masyarakat desa di perantauan, agar memanfaatkan media sosial dan alat telekomunikasi untuk berhubungan dengan sanak kelurga di desa.

"Jika ada rezeki, lebih baik ditransfer saja ke sanak saudara di kampung, " ujarnya.

Baca juga : Soal Larangan Mudik, Luhut: Orang Susah Jangan Ditambah Susah

Keputusan untuk menunda mudik harus dipandang sebagai bentuk rasa sayang dan perlindungan, bagi keluarga di kampung halaman.

"Pemerintah menyiapkan kompensasi dan jaring pengaman sosial, bagi masyarakat yang tidak bisa mudik dan terdanpak pandemi Covid-19," kata Budi Arie.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.