Pemerintah Bakal Guyur Rp 2,3 T Buat Pesantren

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengucurkan anggaran Rp 2,3 triliun untuk membantu 21 ribu pondok pesantren dan 2,1 juta ustad/pengajar.

Selain untuk memastikan operasional lembaga pendidikan itu berjalan, bantuan juga ditujukan untuk memuluskan penerapan fase The New Normal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Menurutnya, pesantren dan pendidikan keagamaan perlu mendapat bantuan untuk menghadapi dampak dan tantangan pandemi Covid-19.

Baca juga : Sambut New Normal, Prodia Pastikan Keamanan Pelanggan dan Karyawan

“Tugas Kemenko PMK melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mendengarkan masukan sebelum kami laporkan ke Wapres dan dimatangkan dalam Rapat Kabinet Terbatas,” ungkap Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Muhadjir mengaku, pihaknya sudah diskusi secara teknis dengan Kementerian Agama (Ke­menag)terkait afir­masi tersebut. Juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian yang dikomandoi Sri Mulyani itu sudah menyetujui anggaran yang diperlukan sebesar Rp 2,36 triliun. Muhadjir meminta agar pembagian alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren.

Kemenag perlu menyiapkan petunjuk teknis untuk memberikan bantuan operasional pesantren, madrasah ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang akan dikoordinir oleh Kemenag.

Baca juga : The New Normal, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

“Masalah proporsionalitas ini sangat penting. Berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh dan lain-lainnya. Kalau bisa, data itu nanti dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” jelasnya.

Muhadjir menyebut, bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada pesantren yakni tempat wudhu, MCK dan tempat cuci tangan. Bantuan tersebut akan diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia juga mengusulkan komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren.

Soal bantuan untuk ustad, Muhadjir menerangkan, Kemenag telah menyatakan akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad by name-by address dengan disertai Nomor Induk Kependudukan. Agar dapat dipadankan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga, tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan.

Baca juga : Kebijakan The New Normal Dongkrak Kesejahteraan Petani Kembali

Diharapkannya, bantuan itu dapat memuluskan fase The New Normal di pesantren. “Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat,” imbuhnya.

Muhadjir meminta pesantren berkoordinasi dengan Puskesmas atau faskes layanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Hal itu untuk menentukan langkah-langkah perlindungan dan penanganan Covid-19.

Kapan pembukaan pondok pesantren? Muhadjir menyerahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah. Karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren perlu berkoordinasi dan memperhatikan secara cermat, agar tidak muncul klaster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.