KLHK Dukung Kalteng Jadi Lumbung Pangan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mematangkan pengembangan lahan pangan nasional di wilayah eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG)  Kalimantan Tengah di tengah masa pandemi wabah corona. 

Pengembangan lahan pangan dilakukan berdasarkan kronologis historis maupun dinamika kebijakan yang terjadi. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri KLHK, Alue Dohong saat memberi pengantar diskusi  secara virtual bersama pakar pangan dengan tema Pembahasan Tinjauan Perspektif Keilmuan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah, Kamis (18/06). 

“Pengembangan lahan pangan ini perlu ada reposisi terhadap eks PLG. Yaitu pembangunan wilayah, hutan, gambut, SDM, teknologi, dan tata kelola,” ujar Alue.  

Wamen mengatakan, untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan lahan pangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat. 

Alue juga mengaitkan pengembangan pangan ini dengan konteks Covid-19 dan ketahanan pangan. 

Baca juga : HKTI Dukung Kerja Mentan Capai Kedaulatan Pangan

Kejadian Covid-19 ini menyebabkan terjadi perubahan landscape politik ekonomi, juga disrupsi terhadap produksi dan distribusi pangan, yang menyebabkan terjadi kelangkaan pangan.

"Seperti India, China, dan Vietnam. Mereka cenderung mengamankan pangan dalam negerinya dulu. Kita juga harus meningkatkan pasokan melalui perluasan produksi pangan," kata Alue.

Putra Dayak ini menjelaskan, pertemuan ini merupakan upaya tukar pikiran atau brainstorming untuk mendapatkan perspektif dari para ahli gambut, baik aspek kehutanan dan ekosistem, lingkungan, gambut, maupun sosial ekonomi.

Karena itu, menurut dia, perlunya adanya penyamaan persepsi berbagai hal terminologi terkait pengembangan pangan ini, seperti istilah pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.

"Yang dimaksud pengembangan pangan disini tidak hanya padi saja, tapi lebih luas. Selain pertanian, ada perikanan juga," katanya.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto mengatakan, tim lagi melakukan analisis spasial dari berbagai informasi geospasial tematik, dialog Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi terbatas dengan berbagai pihak terkait. 

Baca juga : Gedung Avian Flu Segera Jadi Markas Bio Farma Kembangkan Vaksin Covid-19

"Metodologi yang dilakukan ini berlangsung secara bertahap, berulang-ulang untuk mendapatkan rumusan yang tepat. Kami juga berkonsultasi dengan pihak terkait," ujar Sigit.

Pulihkan Ekosistem Gambut 

Sementara, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah menyampaikan, bahwa KLHK telah menyusun strategi pemulihan ekosistem gambut yang meliputi Perbaikan tata kelola air, Rehabilitasi revegetasi dan Peningkatan perikehidupan masyarakat setempat sehingga secara mandiri dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayahnya.

"Pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di eks PLG akan menjadi kunci mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan," katanya.

Karliansyah menjelaskan, bahwa areal eks PLG berada pada 8 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan total luas 1,47 juta hektar. 

Sementara luasan yang harus dipulihkan dengan sangat segera karena berstatus rusak berat hingga sangat berat seluas 36.936 hektar. 

Baca juga : Kementan Dukung Pengembangan Urban Farming Di Jakarta

Kerusakan tersebut, banyak disebabkan oleh pembangunan kanal yang tidak sesuai kontur, yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran, subsidensi lahan, serta ekspos pirit yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan tanaman pangan yang akan dibudidayakan.

"Kami akan melakukan pembenahan kanal. Cara ini sudah terbukti lebih cepat membasahi kembali lahan gambut. Tentu disertai dengan pengawasan ketat dan metode yang benar," tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead menyampaikan terima kasih atas sumbang saran dan dukungan di lapangan dari para ahli, khususnya pakar dari Universitas-Universitas yang selama ini banyak membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya BRG.

“Upaya pengembangan pangan ini, memerlukan masukan dan keterlibatan berbagai pihak. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan telaahan dan masukan penyempurnaan dari berbagai aspek keilmuan terkait lahan pangan baru,”pungkasnya. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.