Basuki Bakal Sulap Kalteng Jadi Lumbung Pangan Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengembangkan program pengembangan food estate bersama Kementerian BUMN. 

Diharapkan, program food estate ini menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Lokasi lumbung pangan baru ini berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng. 

“Lahan ini akan kita kerjakan tahun ini sampai 2022. Targetnya, pada 2022 lahan seluas 165.000 hektare sudah bisa dioptimalkan produksinya. Ini adalah program prioritas kedua setelah pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan ManadoLikupang,” kata Basuki dalam acara Halal Bihalal bersama Asosiasi Profesi Keairan yang dilakukan melalui video conference di Jakarta. 

Baca juga : DPR Desak Anggaran Kartu Pra Kerja Diaudit

Dikatakan Basuki pengembangan program food estate ini dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. 

Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut. Baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. 

Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan mengembangkan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. 

Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut, akan meningkatkan produktivitas padi sebesar 2 ton. Dari 165.000 hektare lahan tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. 

Baca juga : Ini Skema Kementan Dalam Menghadapi Krisis Pangan

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. 

Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan total kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. 

“Setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan eksPLG ini,” tambahnya. 

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 - 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare, pada 2021 seluas 33.335 hektare, dan 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar. 

Baca juga : New Normal, Polres Majalengka Sulap Lingkungan Jadi Lumbung Ketahanan Pangan

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada tahun anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar. 

Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp 9,8 miliar yang kontraknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. 

Selain melakukan rehabilitasi irigasi, saat ini Kementerian PUPR juga tengah merehabilitasi kantor eks PLG Kalteng yang akan digunakan sebagai kantor food estate dengan progres sebesar 56 persen dan rehabilitasi dermaga dengan progres sebesar 20 persen. 

Pada kesempatan tersebut, Alumni jebolan UGM ini meminta dukungan dan masukan dari para anggota Asosiasi Profesi Keairan untuk tetap dapat membangun pengairan ke depan lebih baik. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.