Kemenkumham Minta Tambahan Anggaran Rp 3,1 Triliun Di2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk tahun 2021.

Pagu indikatif tahun 2021 Kemenkumham yang disampaikan Kementerian Keuangan ialah sebanyak Rp 15.316.228.353.000.

"Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 3.110.921.686.000," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (24/6).

Baca juga : Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp 3,4 T Untuk Pemulihan Industri

Bambang menambahkan, tambahan anggaran tersebut untuk pemenuhan penambahan satuan kerja yang dilakukan zona integritas, kebutuhan peningkatan kapasitas teknik petugas pemasyarakatan dan pemenuhan sarana dan prasarana satuan tugas.

"Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan peralatan perkantoran, penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Publik berbasis HAM bagi instansi pemerintah, pemenuhan HAM sedunia, hingga renovasi gedung pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum karena kondisi sudah tidak layak," kata Bambang.

Selain itu, Bambang menjelaskan, permintaan penambahan anggaran itu jiga untuk beberapa program. Yang paling besar ialah untuk pemenuhan kegiatan SPPT-TI, kebutuhan peningkatan kapasitas teknis petugas pemasyarakatan, serta pemenuhan sarana dan prasarana satuan kerja.

Baca juga : Lawan Covid-19, Kemenkumham Gelontorin Anggaran 77 Miliar

Anggaran yang direncanakan ialah Rp 3 triliun. Sektor lain dengan rencana anggaran cukup besar ialah pelaksanaan Tri Darma perguruan pada Pendidikan kedinasan, Pelaksanaan diklat dalam rangka menunjang kebutuhan pengembangan pegawai Kemenkumham, serta pembangunan lanjutan Gedung Badiklat Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.Nilainya sekitar Rp 52 miliar.

Poin lainnya ialah untuk renovasi Gedung Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional karena kondisinya dinilai sudah tidak layak, serta untuk pengadaan studio untuk pembuatan radio dan video streaming untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum melalui media teknologi informasi. Nilainya sekitar Rp 6 miliar.

Dalam kesimpulan rapat, Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengatakan usulan itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal. "Keputusan rapat tersebut akan kami sampaikan kepada Banggar secara tertulis untuk disinkronisasikan," ujarnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.