Menteri KKP Usulkan Tambahan Anggaran 1 T Di Masa Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) minta tambahan anggaran sebesar Rp 1,024 triliun dalam APBN 2020 di tengah pandemi wabah corona. 

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menstimulus para nelayan tambak dan budidaya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo merinci tambahan anggaran Rp 413,27 miliar akan digunakan untuk bantuan nelayan dan Rp 406,55 miliar merupakan bantuan untuk para pembudidaya. 

“Bantuan pengolah dan pemasar Rp 36,07 miliar, bantuan petambak garam Rp 54,1 miliar,” kata Edhy usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Jakarta, kemarin. 

Adapun tambahan anggaran sebanyak Rp 106,48 miliar akan digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Khususnya terkait penanganan kapal pencuri asing. Sebanyak Rp 8 miliar akan digunakan untuk pengawasan audit internal KKP. 

Baca juga : Kemenristek Dapat Tambahan Rp 200 M Buat Perangi Corona

“Ini kami optimalkan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut, supaya nelayan tidak lagi ada kesulitan akses masuk ke laut. Pembudidaya kami berikan bantuan untuk benih, dan indukan, kemudian sarana dan prasarana budidaya,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Edhy mengaku pihaknya meminta anggaran untuk pengadaan gudang pendingin atau cold storage. Hal itu untuk mengantisipasi kendala penyerapan produk perikanan karena beberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

KKP juga meminta agar PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) bisa diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) masing-masing sebesar Rp 500 miliar. 

PMN tersebut, akan digunakan Perinus dan Perindo untuk membeli hasil produk budidaya dan perikanan tangkap beserta hasil pengolahannya. 

“Dengan anggaran ini, kami harap penyerapan ikan di lapangan bisa kita antisipasi dalam jangka pendek,” jelasnya. 

Baca juga : Ini Alasan Kenapa Pergi Ke Salon Berbahaya Di Masa Pandemi Corona

Edhy juga minta Himpunan Bank Negara (Himbara) melalui Kementerian BUMN untuk bisa mengucurkan kredit ke sektor budidaya tambak udang. Karena, selama ini pembudidaya tambak udang kesulitan mendapatkan kredit atau dukungan permodalan. 

Tak jarang, mereka pun harus mengagunkan aset pribadi ketika mau mengajukan kredit. 

“Mereka usulkan bagaimana kalau tambak udang sebagai agunan karena secara prinsip ini memiliki nilai produksi dan kalau ini bisa dilakukan, beban mereka lebih ringan,” ucapnya. 

Menteri Sosial, Juliari Batubara menjamin produk-produk dari nelayan akan diprioritaskan untuk masuk dalam warung pembayaran elektronik yang menyediakan bahan pokok bersubsidi (e-Warong). 

Dengan bantuan rantai pasok itu, maka dapat meningkatkan penjualan produk nelayan di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Baca juga : Hasil Penelitian, Pestisida Nabati Efektif Atasi Serangan Antraknosa Pada Cabe

“Jika ada para nelayan, koperasi nelayan, atau apapun bentuknya dari nelayan, yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kita sediakan karpet merah. Teknis pelaksanaan harus dikoordinasikan lagi karena mencakup program yang luas dan jumlah yang banyak,” katanya. 

Beberapa stimulus lainnya bagi nelayan dari pemerintah adalah bantuan sosial baik berbentuk tunai maupun sembako dan juga relaksasi pembayaran cicilan kredit. 

Seperti diketahui, nasib nelayan baik skala kecil atau besar saat ini sedang menghadapi ujian berat sejak awal Maret 2020. Sejak saat itu, mereka harus mengalami penurunan pendapatan akibat ikan yang mereka tangkap tidak terjual banyak. Kondisi itu mengancam kesejahteraan keluarga nelayan yang ada sekarang. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.