83.712 Unit Rumah Tidak Layak Huni Bakal Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemenuhan rumah layak huni terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih belum merata.  

Pemerintah akan membedah 83.712 unit Rumah Tdak Layak Huni (RTLH) tersebar di 33 provinsi. Perbaikan rumah merupakan salah satu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR di 2021  

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program perumahan sebesar Rp 8,093 triliun pada tahun depan.

Anggaran tersebut, akan digunakan untuk mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia.

"Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2021 mendatang adalah Rp 8,093 triliun," ujar Khalawi saat Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca juga : Arsenal Juara Community Shield, Kontrak Aubameyang Bakal Diperpanjang

Anggaran tersebut, imbuh Khalawi, nantinya akan dibagi menjadi dua. Yakni untuk pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp 7,813 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 0,28 Triliun.

Alokasi anggaran PKP tersebut, akan digunakan pada pembangunan Rumah Susun sebesar Rp 4,117 triliun. 

Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan sebanyak 9.705 unit di  wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Papua, termasuk penambahan Rusun Kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat sebanyak 1.428 Unit atau 14 Tower.

Selain itu, Ditjen Perumahan juga akan melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 2,507 triliun untuk membedah 83.712 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 33 provinsi. 

Selanjutnya, adalah pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp 0, 406 triliun untuk 40.000 unit rumah bersubsidi.

Baca juga : PSG : Neymar dan Mbappe Nggak Bakal Dilego

"Kami juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp 0,606 triliun untuk 2.631 unit. Selain itu, anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, Perencanaan dan Kepatuhan Intern sebesar Rp 0,458 triliun," terangnya.

Kementerian PUPR, imbuhnya juga siap melaksanakan visi Presiden yang disusun menyesuaikan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

Visi Presiden yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi dan APBN yang fomus dan tepat sasaran.

“Fokus program 2021 yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim," terangnya.

Khalawi menerangkan, salah satu tujuan Program Perumahan adalah untuk meningkatkan pemenuhan rumah layak huni terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Baca juga : Jembatan Rusak Akibat Banjir Di Sulut Dan Maluku Diperbaiki

Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan Rusun, rumah khusus, rumah swadaya, dan Bantuan PSU.

"Program Sejuta Rumah tetap dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga membutuhkan dukungan Pemda, masyarakat, sektor swasta dan DPR untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah ini,"tandasnya. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.