Prof Mahfud: Rakyat Nunggu Serangan Fajar

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam, Mahfud MD, me­lontarkan pernyataan keras terkait Pilkada langsung yang kualitasnya semakin bobrok. Dia bicara soal cukong, juga bicara rakyat saat ini menunggu serangan fajar.

Pernyataan Mahfud itu keluar dalam konferensi pers virtual bertajuk: Me­mastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid­-19 dan Korupsi. Acara ini digelar Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, kemarin.

Selain Mahfud, acara ini juga mengha­dirkan pimpinan KPK, Nurul Ghufron. Ia didapuk sebagai narasumber pertama. Sementara Mahfud, yang tampil menge­nakan batik cokelat dengan corak bunga, mendapat giliran bicara kedua. Acara ini berlangsung 36 menit 44 detik.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mula-­mula mengkilas balik sebuah pertemuan di 2012, yang menghadirkan KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam. “Saya waktu itu memberikan 12 catatan kelemahan Pilkada langsung itu,” ungkap Mahfud. Salah satu kelemahan itu, katanya, adanya penyuapan dari cukong. 

Baca juga : Biar Transparan, Jokowi Dukung BPK Periksa Anggaran Penanganan Corona

Dalam perjalanannya, partai politik pernah secara aklamasi setuju pilkada langsung dikembalikan ke DPRD. Bahkan, dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga berpendapat sama. Karena Pilkada langsung dinilai banyak mudharatnya.

Namun, polarisasi politik di Pilpres 2014, antara Jokowi dan Prabowo Subianto membuat wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPR gagal. “Yang satu, Pak Jokowi menang di Pilpres, pilihan langsung. Yang satu, menang di parlemen. Karena koalisi yang mendukung Prabowo itu jauh lebih banyak, menguasai tidak kurang dari 65 persen kursi di DPR,” lanjutnya. 

Setelah hajatan demokrasi itu selesai, dan Undang-undang Pilkada akan dibahas, muncul kekhawatiran. Pemerintah dinilai tidak akan stabil jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, saat itu. Kekhawatiran serupa juga disuarakan NU, Muhammadiyah dan sejumlah LSM. “Karena parlemennya dikuasai oposisi,” terang Mahfud.

Dari peristiwa itu, Mahfud menarik kesimpulan, eksperimen mengenai Pilkada tidak pernah selesai. Ia menyebut Pilkada langsung itu merusak rakyat. “Rakyat itu menunggu serangan fajar,” imbuhnya.

Baca juga : Jokowi: Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan, Jangan Ditawar

Lalu, Mahfud menambahkan permainan percukongan. “Seperti dikatakan mas Nurul Ghufron tadi. Di mana calon-calon itu, 92 persen dibiayai oleh cukong. Itu melahirkan, setelah terpilih, korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan lebih bahaya dari korupsi uang,” tuturnya.

Tidak jelas, dari mana Mahfud mendapatkan angka 92 persen Cakada dibiayai cukong. Namun, jika ia mengutip pernyataan pimpinan KPK, Nurul Ghufron, bukan 92 persen, tapi 82 persen. Apa Mahfud salah sebut?

Selain itu, Ghufron tidak menyebut cukong. Ia memilih diksi sponsor. Dalam kajian KPK, 82 persen Cakada, didanai sponsor. Bukan menggunakan dana pribadi. “Ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,” ungkap Ghufron, yang bicara sebelum Mahfud.

Aliran dana inilah, lanjut Ghufron, yang memungkinkan Cakada memainkan praktik politik uang di masa Pilkada. Karena itu, KPK merekomendasikan kepada penyelenggaran Pilkada 2020 untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga : Partai Banteng Siapkan Serangan Darat dan Udara

Soal percukongan di Pilkada, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengaku, belum pernah melakukan riset­ secara ­spesifik.­ Namun,­ data­ 92 persen Cakada dibiayai cukong, sebagaimana diungkapkan Mahfud, menurutnya, penting dijadikan petunjuk. 

Soal ucapan Mahfud yang menyebutkan 92 persen Cakada dibiayai cukong ini dikuliti warganet. “Ko Pa Mahfud tau persis gitu angkanya bulet 92 persen ya? Klo yg 8 persen biayanya jangan2 dari temennya cukong?” komentar akun @AdutSuradut1. 

“Kira-kira mau gak ya pak Mahfud sebut aja satu nama calon kepala daerah dan nama cukongnya buat kita orang,” timpal @hasan_achi. “Cukong nya tlg d ks info,” pinta @yahyaproject15. “Pak Mahfud, tolong buktinya ada?” tagih @Gajelasgitulah. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.