Dewan Pers

Dark/Light Mode

Hingga Agustus, Belanja Negara Sudah Capai Rp 1.534 Triliun

Selasa, 22 September 2020 20:10 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: ist)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Belanja negara hingga 31 Agustus 2020 tumbuh 10,6 persen (yoy) yaitu sebesar Rp 1.534,7 triliun dari Rp 1.388,1 triliun pada periode sama tahun lalu.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN Kita, seperti dikutip Antara, Selasa (22/9).

Menurut Sri Mul, realisasi Rp 1.534,7 triliun tersebut merupakan 56 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 Tahun 2020 yaitu Rp 2.739,2 triliun.

“Artinya akselerasi belanja di dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19 sudah mulai terlihat pada Agustus ini dan akan terus berlangsung pada September,” katanya.

Berita Terkait : Mandiri Catat Permintaan SR013 Capai Rp 1,52 Triliun

Realisasi belanja Rp 1.534,7 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 977,3 triliun atau 49,5 persen dari target sebesar Rp 1.975,2 triliun. Dengan rincian belanja K/L Rp 517,2 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp 460,1 triliun.

Belanja K/L itu, kata Sri Mul, telah mencapai 61,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 836,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 40,4 persen dari target yaitu Rp 1.138,9 triliun.

“Sebagian belanja non K/L utamanya penanganan Covid-19 itu melonjak sebesar Rp 460 triliun dibandingkan 2019 yaitu Rp 375,9 triliun. Berarti terjadi kenaikan 22,4 persen,” jelasnya.

Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp160,5 triliun atau 62,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 256,6 triliun dan terkontraksi 3,5 persen (yoy) karena adanya perubahan kebijakan pembayaran THR dan Gaji ke-13.

Berita Terkait : Realisasi Bantuan Subsidi Pekerja Capai Rp 3,6 Triliun

Kemudian belanja barang Rp 159 triliun atau 58,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 271,7 triliun turut terkontraksi hingga 8,4 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dan WFH. 

Hal itu membuat realisasi untuk perjalanan dinas turun 62,6 persen yaitu dari Rp 25,4 triliun menjadi Rp 9,5 triliun dan belanja operasional turun 19,3 persen dari Rp 79,8 triliun menjadi Rp 64,4 triliun.

Belanja modal terealisasi Rp 58,6 triliun atau terkontraksi 7,1 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing atau realokasi penanganan Covid-19 serta pembatasan sosial.

Belanja bantuan sosial terealisasi Rp139,1 triliun atau 81,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 76,9 persen. Peningkatan belanja bantuan sosial dia di antaranya dipengaruhi oleh percepatan penarikan KIP Kuliah, pelaksanaan JPS melalui bantuan PKH, Kartu Sembako, bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non Jabodetabek.

Berita Terkait : Belanja Tiga Pemain, Atletico Nyiapin Rp 1,3 Triliun

Sementara untuk belanja non K/L terealisasi yang terealisasi Rp 460,1 triliun atau meningkat 22,4 persen dibanding periode sama tahun lalu ditunjang oleh realisasi subsidi Rp 95,3 triliun dan belanja lain-lain Rp 61,6 triliun.

“Sebagian belanja non K/L utamanya penanganan Covid-19 itu melonjak sebesar Rp 460 triliun dibandingkan 2019 yaitu Rp 375,9 triliun. Berarti terjadi kenaikan 22,4 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 557,4 triliun atau 73 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp 763,9 triliun. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 504,7 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 52,7 triliun.

“Kita berharap dalam kondisi Covid-19 dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa,” katanya. [DIT]