Bahas Penyaluran Subsidi Gaji Pekerja, Menaker Temui Pimpinan KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengadakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan ini membahas proses penyaluran program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja.

"Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran subsidi gaji atau upah, agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Ida dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Baca juga : Kalau Pabrik Ditutup, Pekerja Terancam Jadi Pengangguran

Melalui subsidi gaji, para pekerja akan menerima Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Ida mengungkapkan, awalnya target penyaluran bantuan subsidi gaji menyasar sebanyak 15,7 juta dengan anggaran Rp 37,7 triliun. Namun, dari hasil validasi berlapis yang dilakukan bersama BP Jamsostek, hanya 12,4 juta yang dianggap valid.

Anggaran pun ikut turun menjadi Rp 14,8 triliun. Sisa anggaran nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk disalurkan kepada guru honorer dan guru agama dalam program bantuan subsidi gaji.

Baca juga : Para Menteri Jadi Omongan

Dari jumlah 12,4 juta itu, sudah 10,5 juta pekerja yang menerima subsidi gaji. Rinciannya, tahap I tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang. Lalu tahap II, 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang. Kemudian, tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta orang.

Untuk tahap IV, telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 persen dari total 2,6 juta orang. "Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data," imbuhnya.

Baca juga : India Selidiki Sepak Terjang LSM Turki Di Kashmir

Ida membeberkan, ada sejumlah kendala yang membuat realisasi penyaluran subsidi gaji itu tidak sampai 100 persen. Di antaranya adanya duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar. Total ada 130.183 penerima yang mengalami kendala. Kendala tersebut telah dilaporkan ke KPK.

Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data dan bank penyalur. "Kami juga membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.