Dark/Light Mode

Soal Investasi Dan Ekspor, Jokowi Ingin Tambah 2 Menteri

Selasa, 12 Maret 2019 21:07 WIB
Presiden Jokowi (Kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua dari kiri), Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan)  dan Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Investasi di Nusantara Hall ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3). (Foto: Setkab RI)
Presiden Jokowi (Kedua dari kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua dari kiri), Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Investasi di Nusantara Hall ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3). (Foto: Setkab RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Terkait rendahnya realisasi angka investasi dan ekspor Indonesia ternyata sempat menginspirasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kemungkinan penambahan 2 (dua) jabatan menteri, yaitu menteri yang mengurus masalah investasi, dan menteri yang mengurus masalah ekspor.

“Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu dalam forum rapat kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Penyakit kita ada di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi.

Baca juga : Jokowi: Ekonomi 5%, Alhamdulillah

Menurut Jokowi, negara lain saya juga sama, di Uni Eropa juga ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Ia menyebutkan, mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki, menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri mungkin perlu.

Jokowi menyampaikan bahwa persoalannya nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya yang salah kita semuanya. “Saya itu paling geregetan, kita mengerti kesalahan kita, kita mengerti kekurangan kita, kita mengerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada,” ucap Jokowi.

Baca juga : Ustad Yusuf Mansur: Jokowi Islam Tulen

Jokowi menilai pasti ada yang enggak benar di titik-titik tertentu. Ia akan mempelajari dan pasti akan menemukan ini. Jangan sampai nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ngomongnya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehari, ternyata 2 minggu. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ngomongnya 3 hari sampai seminggu.

“Saya cek ternyata masih delapan bulan, masih enam bulan ketemu berarti di situ. Bisa di pusat, bisa di daerah,” ungkap Jokowi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.