Doni: Pengungsi Kelompok Rentan Harus Dipisahkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta pemerintah daerah mengantisipasi penyebaran virus Corona, di tengah evakuasi warga akibat erupsi Gunung Merapi.

Tempat evakuasi tidak boleh menjadi tempat penyebaran virus. Bila tempat pengungsian berisiko, kata Doni, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memisahkan kelompok rentan. Seperti lanjut usia, warga dengan komorbid, anak-anak, balita, dengan orang dewasa dan pengungsi lainnya.

“BNPB bersama PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -red) dan pemprov, sedang menyiapkan lokasi pengungsian yang memenuhi protokol kesehatan (prokes),” katanya, kemarin.

Doni memastikan, BNPB terus memantau dan berkoordinasi dengan BPBD yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi.

Baca juga : Dinas Rahasia AS Tingkatkan Pengamanan Untuk Joe Biden

Saat ini, baru Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang telah menetapkan status tanggap darurat sampai 30 November 2020.

Sedangkan tiga wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kini sedang mempersiapkan surat keputusan penetapan status, seperti Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten.

Meski secara administrasi status keadaan darurat sedang dalam proses, pemerintah daerah telah menerapkan kewaspadaan dalam mengantisipasi erupsi.

Terkait hal ini, Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Johny Sumbung mengatakan, penerapan prokes di lokasi pengungsian ini untuk mencegah agar tak muncul klaster penyebaran Covid-19 di lokasi pengungsian.

Baca juga : Peneliti CIPS : Perlu Dievaluasi, Perizinan Impor Pangan Rentan Pelanggaran

“Tempat pengungsian mesti tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu sudah disampaikan ke BPBD masing-masing kota. Baik di Klaten, Boyolali, Sleman, Magelang. Kami sudah sampaikan, di samping mereka punya rencana kontigensi,” jelasnya.

Nantinya, para pengungsi harus tetap menerapkan jaga jarak di lokasi pengungsian sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19. Juga memakai masker serta mencuci tangan.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebelumnya menginformasikan, bahwa status aktivitas Gunung Merapi menjadi level III atau Siaga.

Kenaikan status tersebut terhitung mulai Kamis (5/11), pukul 12.00 WIB. Kenaikan status mendorong BPTTKG mengeluarkan beberapa rekomendasi. BPPTKG juga melakukan pemetaan sektoral terkait prakiraan daerah bahaya, meliputi 12 desa yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga : Satgas Ingatkan Pencegahan Covid-19 Dengan 3M Harus Sepaket

Di Jawa Tengah, tiga kabupaten teridentifikasi memiliki wilayah-wilayah desa yang masuk dalam prakiraan daerah bahaya, yakni Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Wilayah administrasi desa yang masuk dalam prakiraan daerah bahaya di DIY yaitu Glagaharjo, Kepuharjo, dan Umbulharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Adapun wilayah di tingkat desa dan kecamatan yang masuk dalam tiga kabupaten tersebut yaitu Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di Dukun, Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Selo, Boyolali dan Tegal Mulyo, Sidorejo dan Balerante di Kemalang, Klaten. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.