Stunting Di Tengah Covid-19, Wapres: Pemerintah Daerah Harus Inovatif

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepala daerah Kabupaten/Kota tidak melonggarkan upaya percepatan pencegahan stunting di tengah pandemi virus corona ( Covid-19).

Berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting harus tetap dilakukan guna mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024.

“Jangan sampai, masa pandemic Covid 19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Wapres saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).

Rakortek Nasional tersebut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 34 Gubernur Se-Indonesia, dan 103 Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota prioritas stunting tahun 2021.

Baca juga : Soal UU Ciptaker, Bos Hipmi: Pemerintah Sudah Ada Di Jalan Yang Tepat

Wapres menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada masa pandemic Covid 19 ini, jumlah kunjungan ke Posyandu mengalami penurunan yang tajam.

Pun, dengan jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya secara rutin. Kondisi ini, kata Wapres tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Wapres mengungkapkan, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya-paya inovatif untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia.

Posyandu harus tetap dijalankan namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga : Satu Tahun, Pemerintah Fokus Tangani Covid-19

“Stunting harus kita cegah bersama-sama agar kita tidak mempunyai generasi penerus yang lemah. Dalam agama Islam, kita diamanatkan untuk tidak mewariskan generasi yang lemah atau dzurriyatan dhia’fan," katanya.

Menurut Wapres, Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketaqwaan, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,” terangnya.

Menurut Wapres, dengan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan seluruh sumberdaya dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting.

Baca juga : Produksi Vaksin Covid-19 Masih Tergantung Sinovac

Target penurunan stunting hingga 14 persen yang dicanangkan pemerintah pusat harus dicapai melalui konvergensi antar program dan pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2019, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes, 27,7 persen Balita Indonesia mengalami stunting.

"Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menjadikannya stunting,” paparnya.

Kondisi ini, lanjut Wapres, sangatlah memprihatinkan, karena dampak stunting yang akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.