Dark/Light Mode

Yasonna: UU Ciptaker Permudah Pembentukan Perseroan Perorangan

Rabu, 11 Nopember 2020 18:14 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat kunjungan kerja ke Batam. (Foto: ist)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat kunjungan kerja ke Batam. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Manteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong kemudahan berusaha. Salah satunya dengan membuat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

UU Ciptaker ini diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui berbagai kemudahan dalam berusaha. Terutama dengan adanya perseroan perorangan. 

"Ini terobosan untuk memberikan kemudahan bagi usaha mikro kecil (UMK) dalam mendirikan perusahaan yang berbadan hukum," kata Yasonna dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11).

Berita Terkait : Yasonna: UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha Pelaku UMKM

Yasonna mengaku, dengan adanya UU Ciptaker, mendirikan usaha perseroan perorangan sangat sederhana. Pendirinya hanya satu orang. Cukup dengan pernyataan pendirian. Kemudian didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. "Tidak lagi memerlukan pengumuman dalam tambahan Berita Negara," ujarnya. 

Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Batam, Yasonna juga menyempatkan memantau Pusat Data Center AHU Kemenkumham. Pembangunan Pusat Data Center AHU ini bekerja sama dengan Cipta Pirmindo Abadi. 

Dia bilang demi menuju tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel, perseroan perorangan juga akan melakukan laporan keuangan setiap tahun secara elektronik. "Kemenkumham akan menyediakan format laporan keuangan perusahaan perorangan yang sangat sederhana dan tersedia dalam laman www.ahu.go.id," nilai Yasonna. 

Berita Terkait : UU Cipta Kerja Bakal Permudah Pembentukan Koperasi

Ke depannya, perseroan perorangan juga bisa membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 109 UU Ciptaker yang mengamandemen UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk menunjang hal tersebut, saat ini Kemenkumham sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait modal dasar perseroan dan perseroan yang memenuhi kriteria UMK. "Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Ciptaker," cetusnya.

Yasonna berharap materi muatan yang akan diatur dalam RPP ini dapat mendongkrak semangat para pelaku usaha. Ataupun calon pelaku usaha untuk mengembangkan dan memulai usahanya. 

Berita Terkait : Perangi Covid-19, Kemenkumham Gelar Swab Test Massal

Karena berbadan hukum, diakui Yasonna perseroan perorangan akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan. 

“Alhasil pelaku usaha juga terbatas pada kekayaan perseroan, kemudahan akses terhadap perbankan, kemudahan melakukan perikatan atau transaksi dengan pihak lain dan meningkatkan," tegasnya. [UMM]