Kemenko Polhukam Gelar FGD Tentukan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menggelar serangkaian diskusi dalam rangka menyusun rekomendasi berdasarkan hasil konsultasi publik yang telah dilakukan di 7 provinsi dan survei di 9 provinsi. Dalam Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta yang berlangsung 13-15 November 2020, jajaran Kedeputian VI, tim perumus, dan narasumber ahli berdiskusi penuh perdebatan hangat membahas 12 isu strategis terkait kesatuan bangsa. Acara dipimpin langsung Deputi VI Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar.

“Tujuan pertemuan ini adalah untuk mempertajam rumusan, analisis, dan rekomendasi. Sehingga hasilnya nanti berguna dalam meningkatkan dan memperbaiki kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa,” ujar Janedjri, dalam diskusi. 

Baca juga : Menko Polhukam Apresiasi TNI Dalam Penanganan Kasus Intan Jaya

Ia menjelaskan, kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat Perpres Nomor 73/2020. Sehingga, Kedeputian VI merancang Program Konsultasi Publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa.  

Konsultasi publik diawali di Sumatera Barat pada 16 September. Konsultasi publik ini menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.

Baca juga : Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru Kebakaran Gedung Kejagung, Ini Perannya

Selanjutnya, rencananya pada Desember 2020, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa akan disampaikan Kemenko Polhukam ke kementerian/lembaga mitra kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional. FGD ini dilakukan secara serius dan ilmiah, terutama dalam diskusi menguji argumentasi pada penyusunan rekomendasi. 

Ada 12 isu strategis yang menjadi substansi konsultasi publik. Meliputi internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara, etika kehidupan berbangsa, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, moderasi beragama, kewaspadaan nasional, sinergitas TNI/Polri dengan masyarakat, kesadaran bela negara, gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, politisasi SARA, dan politik uang dalam pilkada, gerakan netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada, partisipasi pemilih dalam Pilkada, dan isu aktual lainnya.

Baca juga : Bamsoet: Haluan Negara Dibutuhkan Sebagai Pedoman Arah Pembangunan Bangsa

Hadir dalam diskusi ini Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta, Asdep Koordinasi Memperteguh Kebangsaan, Temmanengnga, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen Mar. Agus Sulistyo, Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Sekretaris Deputi VI, Brigjen Pol Puja Laksana. Narasumber akademisi antara lain Prof Moh Ali Safa’at, Khairul Fahmi, Helmi Hidayat, dan Charles Simabura. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.