Dark/Light Mode

Kementerian BUMN Targetkan Vaksin Mandiri Untuk 75 Juta Orang

Sabtu, 12 Desember 2020 13:23 WIB
Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Erick Thohir. (Foto: Instagram)
Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Erick Thohir. (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN), Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN ditargetkan untuk program vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang.

"Untuk kami dari Kementerian BUMN ditargetkan untuk vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang. Sedangkan untuk vaksin bantuan pemerintah saya yakin juga angkanya akan sama atau lebih besar namun tentu biar proses tersebut dibicarakan di pihak pemerintah," ujar Erick Thohir dalam seminar virtual di Jakarta, Sabtu (12/12).

Berita Terkait : Soal Sprindik Menteri BUMN, Ketua KPK: Itu Palsu!

Menurut Erick, pada tahap berikutnya Indonesia akan menunggu lagi vaksin sebanyak 1,8 juta dosis pada Januari 2021, lalu yang 15 juta lainnya sebagai bahan baku untuk diproduksi di Bio Farma untuk Januari 2021. "Kalau tugas Kementerian BUMN sudah jelas yakni vaksin mandiri untuk 75 juta orang," ungkap Erick.

Dari kapasitas vaksinasi, dilakukan kerjasama BUMN dan swasta, mengingat rumah sakit swasta jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit BUMN ditambah juga klinik-klinik. Dengan bergotong royong dperkirakan sekitar 13 juta lebih untuk vaksinasi per bulan. Sementara kapasitas cold chain sekitar 10,6 juta.

Berita Terkait : Sandiaga Uno Bagikan Tips Untuk Jadi Studentpreneur

"Insya Allah kalau targetnya 75 juta orang untuk vaksinasi mandiri, kira-kira bulan ke-8 atau bulan ke-9 tahun 2021 jika vaksinasi dimulai pada Januari 2021 sudah bisa terlaksana (tercapai)," ujar Erick.

Ia menambahkan  yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi hal-hal seperti salah suntik, salah kirim dan sebagainya, karena itu program satu data sejak awal dilibatkan. Data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, Kemenkes dan sebagainya menjadi satu data.

Berita Terkait : Pemerintah Utamakan 1,2 Juta Vaksin Untuk Nakes

Hal ini penting supaya tidak menimbulkan zona abu-abu atau pasar gelap yang mempermainkan harga vaksin Covid-19. "Karena itu pemerintah menekankan pada tahap awal vaksin ini harus terkonsolidasi," pungkas Erick.[SRI]