Kemenkeu Bolehkan Lapindo Lunasi Utang Pakai Aset

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan lampu hijau kepada Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya melunasi utangnya dengan menggunakan aset.

Hal tersebut dikatakan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmawarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/12). “Mereka mau menyerahkan aset, oke,” tegasnya.

Kemenkeu beserta instansi terkait akan mencoba untuk melihat nilai aset-aset yang digunakan untuk membayar utang sejumlah Rp 1,91 triliun. “Kita akan lihat aset mana, karena yang jelas kan aset di wilayah yang terdampak itu yang mereka tawarkan pertama,” ujarnya.

Baca juga : Kementerian BUMN Tetapkan Direksi Baru PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya hingga 31 Desember 2019 kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun.

Dengan rincian pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar. “Itu akan kita lihat. Kita akan valuasi kalau memang nilainya ada dan cukup ya tidak masalah akan kita ambil juga,” katanya.

Menurut Isa, adanya keputusan untuk mengizinkan pembayaran utang tersebut melalui aset mencerminkan adanya kemajuan dari sisi internal pemerintah.

Baca juga : Kapolri Perintahkan Kasatwil Tindak Tegas Pelanggar Prokes

“Tapi karena internal maka kita konsultasi dengan Kejaksaan Agung dan BPK. Nanti kalau sudah ada kesimpulan kita mulai mengambil action,” jelasnya.

Ia menegaskan, tujuan diberikannya izin membayar utang melalui aset adalah pemerintah ingin menciptakan progres agar kewajiban Lapindo terhadap negara tersebut dapat terpenuhi.

Sejauh ini Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar sekitar Rp5 miliar utang kepada pemerintah terkait dana talangan bagi warga terdampak semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca juga : Menko Polhukam: Indeks Demokrasi Indonesia Capai 74,92

“Esensinya adalah kita mau berprogres dengan mencoba berbagai cara agar kewajiban Lapindo itu bisa dipenuhi,” tegasnya.

Namun, kata Isa, jika nilai aset yang diajukan tidak cukup dengan total utang maka pemerintah akan segera mencari cara lain termasuk meminta pembayaran secara tunai.

“Pembayaran tunai itu tetap menjadi opsi utama bagi kami, tapi kami sekarang mulai melihat opsi lain yang mungkin bisa mereka pakai untuk melunasi kewajiban itu,” katanya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.