Sektor Lingkungan Hidup Jadi Pertahanan Ekonomi Di Garis Depan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sektor lingkungan hidup dan kehutanan turut mendukung dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.  

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat menjadi panelis dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Selasa (22/12).

Siti menegaskan, bahwa anggapan aspek lingkungan hidup menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian adalah salah. “Aspek lingkungan justru menjadi pendukung yang penting dalam perekonomian. Saya biasa sebut sebagai pertahanan di garis belakang yang kadang-kadang muncul paling depan ,” terang Siti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/12).

Siti membeberkan, LHK  mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor riil. Yaitu, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

Baca juga : Pakar Militer: Penunjukan Herindra Jadi Wamenhan Sangat Tepat

Siti menyebutkan, terdapat empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian. Pertama, Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan, seperti jasa lingkungan wisata alam,  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  (IUPHHK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). 

Kedua, dengan cara perubahan peruntukan, seperti Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional. 

Ketiga, kawasan hutan dikelola bersama masyarakat, seperti program Perhutanan Sosial. Keempat, penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal, dan sebagainya.

Kementeri LHK juga telah melakukan kebijakan korektif  dengan memberikan akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan proporsi masyarakat hingga 18,4 persen.

Baca juga : BI Keluarkan Lima Jurus Pamungkas

"Tahun 2021 akan menjadi tanda bahwa usaha rakyat bisa mengemuka, dan di sini akan kelihatan bahwa  Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)  menjadi Koperasi dan UKM. Ini menandai bahwa usaha rakyat bisa menjadi sekelas korporat, dalam hal manajemennya," ungkap Menteri Siti. 

Terus Tumbuh Selama Pandemi

Siti juga menerangkan, bantuan ekonomi produktif untuk mendorong produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  terus tumbuh selama pandemi Covid-19. 

Hingga November 2020, produksi HHBK mengalami peningkatan sebesar 41,2 persen yaitu 322.116 ton pada tahun 2019, menjadi 454.902 ton pada tahun 2020.

Baca juga : AP II Sediakan 7 Layanan Tes Covid Di Bandara Soetta

Sedangkan perhutanan sosial memberikan akses kelola lahan dalam kawasan hutan kepada masyarakat seluas 4.414.184,85 Hektare (Ha) untuk 882.072 Kepala Keluarga (KK), dengan total unit 6.697 SK izin/Hak.  

Kemudian penetapan hutan adat mencapai luas 79.705,36 Ha dengan indikatif hutan adat 1.099.994,75 Ha yang  sudah dialokasikan untuk masyarakat hukum adat seraya menunggu peraturan daerah  tentang pengakuan identitas masyarakat adat masing-masing.

Kementerian LHK  juga terus meningkatkan program padat karya penanaman mangrove (PKPM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 863 kelompok masyarakat yang mencakup 37.459 rekening dan 1,29 juta hari orang kerja (HOK).  Bahkan insentif yang diperoleh masyarakat  melalui padat karya ini menjaga daya beli sembari meningkatkan tutupan hutan mangrove pada 37 kecamatan di 37 kabupaten/provinsi di Indonesia. "Respon masyarakat sangat luar biasa. Jadi  tahun 2021 padat karya akan kita lanjutkan," terang Siti. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.