Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Menteri PUPR Jamin Pengawasan Anggaran Infrastruktur Makin Ketat
Jumat, 25 Desember 2020 13:55 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR.
Kerja sama ini untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Baca juga : Tata Kelola Angkasa Pura I Terbukti Makin Mantap
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penggunaan anggaran negara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi dan checks and balances antar lembaga, dengan didukung pengawasan oleh seluruh masyarakat.
Peran lembaga pengawasan sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR, seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara, berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Baca juga : Jokowi Banggakan Proyek Infrastruktur
“Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, kualitas belanja APBN menjadi perhatian dengan selalu melaksanakan 3 prinsip, yaitu ekonomis (spending less), efektif (spending well) dan efisien (spending wisely),” kata Basuki Jumat, (25/12).
Dalam lima tahun ke depan, selain pembangunan sumber daya manusia (SDM), kata Basuki, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dan dilanjutkan dengan menghubungkan infrastruktur yang telah dibangun dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pelabuhan dan bandara, serta kawasan pertumbuhan lainnya.
Baca juga : FDA Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Untuk Vaksin Moderna, AS Makin Pede
Untuk mengawal program tersebut, dibutuhkan pengawasan dan pencegahan penyimpangan yang efektif.
Diketahui, Penandatangan nota kesepahaman dengan BPKP dilakukan di Pendopo Kementerian PUPR, Selasa (22/12). Kerja sama tersebut, meliputi pelaksanaan pengawasan intern, peningkatan level internal audit capability model (IACM) dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati.[FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya