Dewan Pers

Dark/Light Mode

Menteri PUPR Jamin Pengawasan Anggaran Infrastruktur Makin Ketat

Jumat, 25 Desember 2020 13:55 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Penandatangan nota kesepahaman dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Pendopo Kementerian PUPR, Selasa (22/12).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Penandatangan nota kesepahaman dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Pendopo Kementerian PUPR, Selasa (22/12).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR. 

Kerja sama ini untuk meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Berita Terkait : Tata Kelola Angkasa Pura I Terbukti Makin Mantap

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penggunaan anggaran negara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi dan checks and balances antar lembaga, dengan didukung pengawasan oleh seluruh masyarakat. 

Peran lembaga pengawasan sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR, seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, pos lintas batas negara, berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Berita Terkait : Jokowi Banggakan Proyek Infrastruktur

“Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, kualitas belanja APBN menjadi perhatian dengan selalu melaksanakan 3 prinsip, yaitu ekonomis (spending less), efektif (spending well) dan efisien (spending wisely),” kata Basuki Jumat, (25/12). 

Dalam lima tahun ke depan, selain pembangunan sumber daya manusia (SDM), kata Basuki, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dan dilanjutkan dengan menghubungkan infrastruktur yang telah dibangun dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pelabuhan dan bandara, serta kawasan pertumbuhan lainnya. 

Berita Terkait : FDA Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Untuk Vaksin Moderna, AS Makin Pede

Untuk mengawal program tersebut, dibutuhkan pengawasan dan pencegahan penyimpangan yang efektif. 

Diketahui, Penandatangan nota kesepahaman  dengan BPKP dilakukan di Pendopo Kementerian PUPR, Selasa (22/12). Kerja sama tersebut, meliputi pelaksanaan pengawasan intern, peningkatan level internal audit capability model (IACM) dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati.[FIK]