Gegara Wawasan Rendah, Hoaks Corona Merajalela

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengetahuan masyarakat soal seluk beluk Covid-19 rupanya masih sangat rendah. Ini menyebabkan mereka gampang termakan berita hoaks.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pengetahuan publik terkait Corona kurang dari 15 persen. Ini menjadi salah satu faktor merajalelanya hoaks di bidang kesehatan. Masyarakat cenderung mudah menerima berita palsu, tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Selain faktor itu, hoaks juga mudah merajalela, karena akses menuju platform era digital gampang, tanpa batas. Bisa diakses 24 jam. Kapan saja, di mana saja.

“Pengetahuan publik terkait Covid-19 kurang dari 15 persen dan pencegahan penyebaran hoaks yang belum konsisten, kurang dari 30 persen membuat informasi tidak kredibel mudah tersebar,” ujar Nadia dalam Webinar “Peran Jurnalis Perangi Hoaks”.

Baca juga : Kesannya, Kayak Kurang Kerjaan

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Penularan Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu pun merumuskan sejumlah strategi untuk membendung hoaks. Di antaranya, menganalisis situasi, menerapkan upaya komunikasi menuju perubahan perilaku, menggerakkan media dan influencer, serta melakukan strategi community engagement (CE).

Selain itu, pemerintah mesti melakukan pendekatan penanganan konten negatif. Berita hoaks yang saat ini paling hangat adalah soal vaksin. Pemerintah mesti melakukan edukasi, literasi digital, kampanye budaya cek, ricek dan kroscek, serta melakukan aduan konten-konten yang berpotensi menyebarkan pemberitaan palsu.

“Karena itu Indonesia harus benar-benar kuat dalam setahun ini memberikan informasi jelas vaksinasi. Seperti fokus informasi prioritas penerima vaksin itu siapa saja,” tegasnya.

Masyarakat juga perlu diberi informasi, dengan adanya vaksinasi, bukan berarti pandemi langsung berhenti. Butuh proses dan evaluasi. “Makanya, meskipun sudah vaksinasi, tetap jangan kendor menerapkan 3M dan 3T,” imbau Nadia.

Baca juga : Gubernur Banten Sebut Vaksin Sinovac Tidak Berbahaya

Secara terpisah, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan Satari mengamini, berita hoaks menyebabkan banyak masyarakat tak percaya dengan keamanan vaksin. Dia menegaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mungkin memberikan izin penggunaan bila vaksin tidak terbukti aman.

“Masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir dan jangan mudah percaya berita-berita hoaks yang beredar. Terutama berita terkait vaksin yang mampu berdampak serius,” tegasnya.

Hindra menjelaskan, sejak vaksinasi Covid-19 dimulai pada Rabu (13/1), belum ada laporan serius tentang efek samping vaksin. “Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang terjadi,” tutur Hindra.

Dia menjelaskan, KIPI merupakan dampak alamiah dari produk vaksin Covid-19 Sinovac. Reaksi alamiah tersebut menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam.

Baca juga : Jokowi Sehat Walafiat

“Namun data menunjukkan, gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya,” imbuhnya.

Bila ada kejadian yang tidak diinginkan, atau kejadian luar biasa pasca imunisasi, masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan. Laporan nantinya akan dicatat dan ditindaklanjuti Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.