Dark/Light Mode

Menag Minta Jemaah Haji Dapat Prioritas Vaksinasi

Selasa, 19 Januari 2021 16:46 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Twitter @YaqutCQoumas)
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Twitter @YaqutCQoumas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Persiapan pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Jika jadi diselenggarakan, maka kelompok terbang (kloter) pertama rencananya bertolak ke Arab Saudi pada 15 Juni 2021.

Untuk persiapan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah bersurat ke Menteri Kesehatan (Menkes). Surat tertanggal 5 Januari 2021 itu terkait permohonan dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yakni dengan prioritas program vaksinasi.

Berita Terkait : Ketum Tidak Terdaftar, PSSI Prioritaskan 178 Nama Untuk Vaksinasi Corona

"Dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan, kami telah bersurat ke Menkes, meminta agar jemaah haji tahun 1442 H/2021 M mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19," ujar Menag di Jakarta, Selasa (19/01). 

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan kenapa calon jemaah haji perlu mendapat prioritas vaksinasi. Pertama, jemaah calon haji tahun 2021 kemungkinan akan ditolak kedatangannya oleh otoritas Arab Saudi apabila belum dilakukan vaksinasi Covid-19. 

Berita Terkait : Pertama Di Dunia, Penerima Vaksin Covid-19 Di Tanah Air Bisa Registrasi Via WA

Kedua, jika belum divaksin, maka perlu alokasi waktu, tempat, dan biaya untuk karantina jemaah, sebelum dan setibanya di Arab Saudi. Ketiga, jika belum divaksin, maka jemaah harus melakukan PCR Swab saat karantina, sebelum dan setiba di Arab Saudi.

"Dan keempat, jika belum divaksin, perlu penerapan physical distancing di embarkasi, selama penerbangan dan selama di Arab Saudi, serta setibanya jemaah di Tanah Air," ungkap Gus Yaqut.

Berita Terkait : KPK Siap Jalani Vaksinasi Corona

Dijelaskannya, jika kuota haji normal, maka vaksinasi perlu dilakukan kepada sekitar 257.540 orang. Jumlah ini terdiri atas 221.000 jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus, 4.200 petugas kloter dan petugas non kloter, 3.400 petugas haji di seluruh provinsi, dan 18.000 pembimbing haji pada 6.000 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia. 

"Termasuk juga 10.940 panitia dan pembimbing manasik pada 547 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Kami masih menunggu respons dari Menkes. Kami harap ini bisa segera dilakukan, utamanya setelah ada kepastian dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan dan kuota haji," pungkas Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini. [FAQ]