Dark/Light Mode

Menko Muhadjir: Presiden Jokowi Minta Jajarannya Fokus Atasi Stunting

Senin, 25 Januari 2021 15:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Twitter @menkopmk)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Twitter @menkopmk)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya fokus menghapus stunting (kekerdilan) di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai mengikuti rapat terbatas mengenai stunting dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/1).

"Kenapa angka stunting menjadi perhatian dari Bapak Presiden Jokowi? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif," kata Muhadjir.

Dikatakannya, menurut data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting, jumlahnya mencapai 54 persen.

Baca juga : Jokowi Tak Hanya Kasih Janji Surga

"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Dan inilah yang bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.

Dia mengatakan langkah yang akan diambil, sebagaimana disampaikan Presiden, pertama membuat langkah-langkah konkret terukur hingga 2024 berdasarkan pemetaan stunting di Indonesia yang sudah sangat rinci dan jelas.

Selain itu alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga akan difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah.

Baca juga : Dilantik Jadi Sekda, Anies Minta Marullah Bikin Kompak Birokrasi Atasi Pandemi

"Dan bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga itu ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu, jelas siapa yang harus bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini," paparnya.

Muhadjir mengungkapkan bahwa dalam rapat terbatas telah diputuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan bertindak sebagai ketua pelaksana dari program penanganan stunting. BKKBN akan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait yang masih yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah.

"Yang terakhir bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," pungkas Muhadjir Effendy. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.