DPD Minta Masalah Nduga Dituntaskan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma mendesak pemerintah menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga, Papua. Langkah ini penting untuk menghentikan terus jatuhnya korban sipil akibat bentrok aparat dan kelompok bersenjata di Papua. 

“Semua masih ingat bagaimana peristiwa di Nduga, Papua, menyimpan duka mendalam. Sudah 400-an orang, di antaranya anak-anak, yang mengungsi dari kampung halamannya, meninggal dunia dalam pengungsian,” kata Filep dalam keterangan tertulisnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Baca juga : Awkarin, Masih Ungkit Sabian

Dia menyebut tujuh rekomendasi yang disampaikan Tim Investigasi kasus Nduga, yang menuntut pemerintah segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Nduga yang terjadi sejak Desember 2018 itu. Pertama, meminta Presiden Jokowi mengusut tewasnya Tepania Wasiangge dan Anle Gwijangge di kampung Kiyabikma, distrik Mbulmu Yalma, kabupaten Nduga pada 28 September 2020. 

Kedua, meminta pemerintah pusat segera menarik pasukan non organik dari Tanah Papua, khususnya di kabupaten Nduga. Ketiga, segera mengadili pelaku upaya penghilangan paksa atas nama Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas Siregar, dan Serka Heru Handoko sesuai hukum yang berlaku. 

Baca juga : DANA Hadirkan Fitur Minta Uang dengan QR Code Bank

Keempat, pihak keluarga korban meminta pemerintah mengizinkan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pemantauan situasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Nduga dan Papua umumnya. Kelima, pihak keluarga mendorong pemerintah mengizinkan wartawan internasional meliput situasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Nduga dan Papua. Terakhir, mendesak Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan investigasi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Nduga. 

Senator asal Papua Barat tersebut menegaskan, rekomendasi yang disampaikan Tim Investigasi tersebut lahir dari kesedihan dan kekecewaan mendalam atas perang yang terjadi beserta pelanggaran HAM yang mengikutinya. Sayangnya, pemerintah pusat malah sibuk mengurus peristiwa-peristiwa nasional yang booming, atau tentang peta politik partai. 

Baca juga : PLN Pastikan Stasiun Cas Kendaraan Listrik Rute Jakarta-Bali Siap Digunakan

“Cerita Nduga mungkin terlalu kecil di mata pemerintah. Cukup dengan menurunkan militer saja, masalah bisa selesai. Banyak Orang Papua yang mengungsi akibat konflik di Nduga, membutuhkan penegakan HAM demi martabat dan peradaban Papua,” tegasnya. 

Lebih lanjut Filep menuturkan, persoalan di Nduga takkan terjawab bila pemerintah tidak menganggap serius persoalan di tanah Papua. Bahkan bila waktu memudar pun persoalan ini akan terus berkepanjangan. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.