Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
KSP Sampaikan Masukan Soal Evaluasi Inpres Papua Ke Wapres
Selasa, 16 Februari 2021 21:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan masukan terkait evaluasi implementasi Inpres Papua kepada Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin. Salah satunya, tentang strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
“KSP perlu lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, dalam Rapat Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2) seperti dikutip Antara.
Strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp 8,4 triliun dievaluasi Wapres Ma’ruf Amin. Pasalnya, quickwins yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghadapi tantangan anggaran dan refocusing. Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari KSP, yang telah mengawal isu Papua sejak 2015.
Baca juga : Karawang Lakukan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua
Juri menyadari, quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun, jika seluruh pihak memiliki perhatian yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres Nomor 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggungjawaban dalam mengawal isu Papua. Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri, dan politik luar negeri.
Baca juga : Polisi Pastikan Arus Lalu Lintas Di Cipali KM 122 Lancar
“Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarakat adat, dan tokoh perempuan,” kata Jaleswari.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Widiarsi Agustina menambahkan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan secara manusiawi. Dengan begitu, pembangunan ini tidak akan melintir dan dikapitalisasi oleh unit oposisi terkecil.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut. Theo menjelaskan, pola gerak orang Papua relatif statis, tidak seperti di Jawa.
Baca juga : BMKG: Dampak Perubahan Iklim Global Nyata Bagi Indonesia
“Orang Papua tidak semudah orang Indonesia lain mengalami pembangunan yang dilakukan di daerah lain. Karena itu komunikasi politik menjadi penting,” tambah Theo.
Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua. Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada. “Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta,” tambah Imam.
Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi. Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya