Belanja Perumahan Sumbang PDB Hingga 13,6 Persen Di Masa Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memberikan insentif untuk sektor properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan rumah susun guna mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan insentif PPN ini sudah dilaksanakan di sektor perumahan.

Yakni, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 16,66 triliun untuk 157.500 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 5,96 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 630 miliar untuk 157.500 unit, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 8,7 miliar. 

Baca juga : Pengamat : Pemecatan Kader Demokrat Demi Jaga Marwah Partai

“Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selain empat program tersebut, juga sudah dibebaskan PPN dan ditambahkan 4 juta cash bantuan uang muka. Sehingga secara keseluruhan, capaian program untuk tahun 2020 berjumlah 200.972 unit dengan nilai fasilitas bebas PPN yang diberikan pemerintah sebesar Rp 2,92 triliun untuk MBR,” ujar Basuki dalam diskusi dengan tema ‘Pemberian Insentif Kendaraan Bermotor dan Perumahan’, di Jakarta, Senin (1/3). 

Basuki yang juga  sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) ini mengatakan, rumah tapak atau rumah susun yang mendapatkan insentif Properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif, merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, dan diberikan maksimal untuk 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
  
“Artinya fasilitas ini untuk rumah yang sudah ada stok. Berdasarkan data asosiasi perumahan, dengan kebijakan stimulan ini sasarannya untuk rumah non subsidi sekitar 27-30 ribu unit yang mendapatkan relaksasi, sementara untuk rumah subsidi MBR tetap mendapatkan bebas PPN,” jelas Basuki. 

Pria jebolan  Colorado State University ini berharap, insentif ini menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti, terutama untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada tahun 2020 dan 2021, serta membantu masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN.

Baca juga : Pesona Ikan Cupang Bikin Erick Terkenang Zaman Merintis Bisnis

Menurutnya, pemberian insentif untuk pembelian properti adalah kebijakan yang penting mengingat sektor ini sangat strategis dalam perekonomian, dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor di dalam perekonomian, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
 
Di samping itu, sektor perumahan yang terdiri atas sektor konstruksi dan sektor real estate secara bersama-sama juga memberikan sumbangan terhadap Produk domestik bruto  (PDB) sekitar 13,6%.

Kebijakan diskon pajak untuk kendaraan bermotor dan sektor properti diharapkan mampu menarik minat kelas menengah untuk melakukan konsumsi yang tinggi. 

Belanja barang tahan lama atau durable goods (kendaraan bermotor dan properti) diharapkan mampu menjadi stimulan konsumsi rumah tangga, yang memiliki kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga ritme percepatannya, dan saat ini merupakan periode yang tepat. 

Baca juga : Sang Hyang Seri Targetkan Panen 6 Ribu Ton Gabah

Hal ini juga didukung oleh program vaksinasi yang sudah mulai berjalan dan penularan kasus Covid-19 mulai menurun. Untuk itu, kepercayaan rumah tangga dalam melakukan konsumsi perlu ditingkatkan. [MFA] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.