Sinergi Semua Pihak, Kunci Pemulihan Ekonomi 2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah mulai membuahkan hasil baik seiring program vaksinasi, 3T, dan 3M. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Seminar Tahunan Standard Chartered Wealth on Wealth (WOW) 2021, Rabu (3/3).

Data per 1 Maret 2021 menunjukkan, persentase kasus aktif turun ke level 11,41 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata global yang sebesar 19,09 persen. Persentase kesembuhan juga meningkat ke level 85,88 persen, lebih baik daripada rata-rata global yang sebesar 78,69 persen.

Baca juga : Mendag: Vaksinasi Percepat Pemulihan Ekonomi Kawasan

Di sisi ekonomi, upaya memulihkan yang terus dilakukan Pemerintah juga menghasilkan optimisme. Pemerintah berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam dengan mendorong konsumsi domestik, sehingga juga mendorong produsen untuk berproduksi. 

Ekspor juga mulai meningkat, terdorong kenaikan harga komoditas utama seperti batubara dan sawit. Sentimen positif investor asing mendorong aliran modal masuk kembali ke Indonesia, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah perlahan menguat dan kembali ke level sebelum pandemi.

Baca juga : Dukung Pemulihan Ekonomi, BNI Pangkas Suku Bunga

“Pandemi Covid-19 juga merupakan momentum dalam mengakselerasi ekonomi melalui transformasi digital. Pemerintah juga akan terus mendukung ekosistem ekonomi digital melalui penyiapan infrastruktur, regulasi, SDM, dan penguatan UMKM,” ucap Airlangga.

Untuk mendukung perekonomian Indonesia yang diyakini akan rebound tahun ini pada kisaran 4,5 sampai dengan 5,3 persen, Pemerintah telah menyiapkan beberapa “game changer”. Pertama, Pemerintah fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity. Kedua, Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 699,4 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020. Ketiga, reformasi struktural melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. 

Baca juga : Pocari Sweat Siap Menggelar Event Lari 2021

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang saat ini, semua instrumen sudah lengkap baik modal awal, regulasi serta Dewan Pengawas dan Direksi. Pemerintah telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis. Tahun 2020, sudah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 berupa PMN non tunai sebesar Rp 60 triliun. INA akan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2021.

“Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan pemerintah tentunya akan berhasil jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Saya yakin kita dapat melalui tahun 2021 ini dengan optimisme yang kuat agar dapat mendukung pemulihan ekonomi ke depan,” pungkas Airlangga. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.